5 Fakta Pro Kontra Jelang Musorkab KONI Lombok Tengah: Dualisme TPP, 35 Cabor Ingin Perubahan

Samsul Bahri menyebutkan, sebagian besar Cabor sangsi dengan terbentuknya tim penjaringan dan penyaringan (TPP) calon ketua KONI yang dipimpin Nasrullah. 

"Kalau di KONI ini kan ada namanya Rakerkab sebelum adanya Musorkab itu. Kita Rakerkab itu semua pengurus cabor itu diundang untuk mengadakan raker. Di raker itu kemarin sekaligus kita rapat anggota minta di pimpinan rapat membahas program sekaligus rapat anggota," beber Samsul Bahri. 

"Nah di rapat anggota itu ditunjuk TPP dengan kesepakatan semua cabor itu. Masa mau dipungkiri itu, sedangkan Samsul Qomar dia yang membuka acara rakerkab itu. Kok dia ndak mengakui ada kesepakatan, kok dia membuat lagi yang baru. Kan lucu jadinya. Masa seorang ketua seperti itu? Ndak logis jadinya," kata Samsul Bahri. 

Bagi Samsul Bahri, pemegang sah keputusan KONI adalah semua cabor sementara mayoritas cabor telah memutuskan menunjuk Yuli Harhari sebagai ketua TPP. 

Samsul Qomar mengaku tidak mengetahui berapa cabor yang hadir karena mayoritas cabor tidak diundang termasuk cabor FORKI Lombok Tengah dalam pembentukan TPP versi dirinya.

"Karena undangannya pun ndak lewat pengurus, namun dia sendiri (Samsul Qomar) yang buat. Malah kita tanya Sekretaris umum (Sekum) KONI, dia juga ndak tahu ada kegiatan pembentukan TPP di luar setelah rakerkab itu. Kan lucu jadinya. Masa seorang Sekum ndak tahu kegiatan. Seperti itulah," tanya Samsul Bahri. 

Hal senada juga diakui Sukarman. Ia mengaku mayoritas cabor tidak menerima undangan pembentukan TPP yang diketuai Nasrullah. 

Bahkan, mayoritas pengurus KONI juga tidak menerima undangan sehingga banyak yang tidak menghadiri undangan tersebut. 

4. Klarifikasi Samsul Qomar

Ketua umum KONI Lombok Tengah M Samsul Qomar menjelaskan, jika ingin perubahan yang lebih baik maka harus sama-sama. 

Sementara menurut Samsul Qomar, tata kelola olahraga di Lombok Tengah dirusak oknum-oknum. 

"Dana pembinaan kan tidak di KONI lagi dan sekarang jadi masalah. Ini kan dirusak sama oknum-oknum yang memaksakan diri padahal sudah dikasih enak. Kalau di KONI mereka tidak perlu membuat pertanggungjawaban SPJ macam kan," ungkap Qomar. 

"Sekarang kan repot dia (cabor), merepotkan dirinya. Dan kita tidak tahu berapa cabor yang dikasih berapa uangnya (pembinaan). Dan kita sama sekali tidak ada kita dikasih tahu apa, kapan dikasih uang. Sama sekali ndak ada pelibatan apa-apa. Minimal dikasih tahu diajak rapat mau dikasih uang (pembinaan) biar kami tahu," sambung Qomar. 

Qomar menjelaskan, sebenarnya banyak cabor yang belum menjadi anggota KONI aktif sehingga belum melakukan pengukuhan dan pelantikan.

Menurut Qomar, cabor tidak berhak menerima dana jika mau dikembalikan ke aturan organisasi.