5 Fakta Pro Kontra Jelang Musorkab KONI Lombok Tengah: Dualisme TPP, 35 Cabor Ingin Perubahan

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Sebanyak 35 cabor di Lombok Tengah mulai menunjukkan rasa ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap Ketua KONI Lombok Tengah Muhamad Samsul Qomar. 

Mayoritas Cabor menginginkan adanya perubahan struktur kepengurusan KONI Lombok Tengah. 

KONI Lombok Tengah telah menetapkan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) digelar mulai besok Rabu 19 Maret hingga Kamis 20 Maret 2025.

Berikut selengkapnya 5 alasan mayoritas Cabor kecewa dengan Kepengurusan KONI Lombok Tengah.

Baca juga: Lalu Firman Wijaya Resmi Mendaftar sebagai Calon Ketua KONI Lombok Tengah 2025-2029

1. Pengurus dari Luar Cabor

Perwakilan Cabor sekaligus pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Muhammad Samsul Bahri menjelaskan menginginkan adanya perubahan menuju KONI yang lebih baik karena kepengurusan KONI era Samsul Qomar banyak kekurangan.

"Kalau saya pribadi itu dari segi silaturahminya kurang kepengurusan saat ini (M Samsul Qomar). Kita juga sebagian besar pengurus KONI ini tidak kita kenal karena yang direkrut oleh KONI sekarang itu kebanyakan praktisi di luar olahraga. Itu yang bikin kita ndak saling kenal juga, karena berbeda alam itu," jelas Samsul Bahri dikonfirmasi Tribun Lombok di Praya, Selasa (18/3/2025). 

"Terus kemudian dari segi pemantauan bakat atlet juga masih kurang. Jadi mudah-mudahan nanti di kepemimpinan yang baru, jika terpilih mungkin dari unsur pemerintah, mungkin kalau kerjasama nanti akan lebih baik perhatiannya termasuk dari segi dana," sambung Samsul Bahri. 

Menurut Samsul, apabila sebagai tambahan pengurus tidak ada masalah, namun sayangnya mayoritas dari luar cabor yang direkrut ketua KONI sebagai pengurus.  

2. Transparansi Anggaran 

Pengurus Cabor Aquatik, Sukarman menjelaskan, kepengurusan Samsul Qomar sudah baik namun harus diperbaiki terutama disisi transparansi keuangan. 

"Seperti teman-teman bilang bahwa beberapa cabor banyak yang belum dapat. Kalau sama saya di cabor renang ndak ada masalah sesungguhnya, tetapi di cabor yang lain yang bermasalah," beber Sukarman. 

Sukarman menyebutkan, mayoritas Cabor menginginkan adanya perubahan karena kepengurusan sebelumnya yang diketuai dari unsur pemerintah, anggarannya juga cukup besar.

4. Ingkar Hasil Rakerkab