4 Kepala OPD Berpotensi Dicopot Pemerintahan Iqbal-Dinda pada Mutasi Perdana

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan wakilnya Hj Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) akan menggear mutasi pekan ini. 

Hampir semua pejabat eselon II disebut-sebut akan dimutasi, rolling jabatan, hingga masuk menjadi staf ahli saja.

Rencananya, mutasi pertama pasangan Iqbal-Dinda akan digelar hari Rabu, 19 Maret 2025 atau Kamis 20 Maret 2025.

Berdasarkan penelusuran Tribun Lombok dari sumber internal, beberapa kepala OPD yang mendapat sorotan publik berpotensi dicopot.

Berikut daftar kepala OPD yang berpotensi dicopot pasangan Iqbal-Dinda:

1. Dr Aidy Furqan

lihat foto

Aidy Furqan saat ini adalah kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB. Namanya kerap menjadi perbincangan terkait proyek dana alokasi khusus (DAK) fisik yang bermasalah. Hingga triwulan pertama 2025, sejumlah pengerjaan fisik gedung SMA dan SMK belum rampung.

Pengerjaan proyek DAK juga menjadi perhatian publick, terutama sejak kasus OTT Polresta Mataram terhadap kepala bidang SMK terkait dugaan suap proyek. Dalam proses penanganan kasus ini, nama Aidy Furqan pun ikut terseret.

Persoalan DAK Fisik di Dikbud NTB tidak sekadar soal proyek fisik yang amburadul. Permainan uang dalam pengerjaan proyek ini begitu kental. Sejumlah kontraktor pun hingga kini belum mendapatkan pekerjaan kendati sudah menyetor uang ke oknum pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Dikbud NTB.

2. dr Lalu Herman Mahaputra

lihat foto

Pria yang akrab disapa Dokter Jack ini masih memimpin RSUD Provinsi NTB. Sosok Dokter Jack menjadi perhatian publik saat terjadi penggusuran rumah singgah sampai menimbulkan demonstrasi keluarga pasien. Belakangan, pendemo menyebut pembongkaran ini perintah dari gubernur NTB. Meski pernyataan itu kemudian dibantah Lalu Iqbal yang tengah retret di Magelang, Jawa Tengah saat ini. 

Selain itu, tata kelola keuangan RSUD NTB juga menjadi sorotan anggota DPRD NTB. Isu kelebihan belanja hingga Rp193 miliar diungkapkan dewan. Kinerja rumah sakit yang seharusnya bertumbuh namun fokusnya hanya soal pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan (alkes).

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kinerja keuangan RSUD NTB dianggap kurang beres dengan utang senilai Rp193 miliar. Belanja ini di luar rencana bisnis dan anggaran (RBA). Ada belanja Rp46 miliar untuk obat, Rp35 miliar untuk bahan medis habis pakai (BMHP), KSO BMHP dan AMHP Rp49 miliar, dan alat medis habis pakai (AMHP) Rp4 miliar. 

Utang ini berdampak pada layanan rumah sakit, informasi yang dihimpun Tribun Lombok, untuk kebutuhan obat harus membeli seara eceran. Sementara itu alat medis yang ada tak dapat memberikan penanganan pada pasien karena belum dibayar. 

RSUD NTB pun mengajukan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia Rp100 miliar untuk menangani solusi ini, pinjaman ini tidak sejalan dengan tata kelola keuangan BLUD.

3. Jamaluddin Malady

Salah satu dari tiga program prioritas Iqbal-Dinda, selain pengentasan kemiskinan dan pengembangan pangan adalah peningkatan kualitas pariwisata Provinsi NTB. 

Jamaluddin Malady yang saat ini menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Pariwisata dianggap banyak pihak kurang cakap. Terlebih baru-baru ini dalam acara Khazanah Ramadan, antara event organizer lokal dan Jakarta saling sikut. 

Keributan itu disebabkan sang kepala dinas membatalkan EO lokal sesaat sebelum perhelatan. Dia juga meminta sumbangan buka puasa dengan surat berkop Dinas Pariwisata NTB.

Selain dipandang kurang kompeten, hasil assessment juga menunjukkan Jamaludin kurang apik. Data periode Februari 2024 masuk kategori kurang optimal. Ranking 36 dari 38 kepala OPD yang menjalani assessment.

Catatan lainnya, Jamaluddin diduga terlibat politik praktis dalam Pilkada 2024 lalu. Ia sempat dilaporkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Saat itu, Jamaludin terang-terangan membagikan alat peraga kampanye calon gubernur dan wakil gubernur tertentu.

4. Hj Eva Dwiyani

lihat foto

Saat ini, Eva Dwiyani menduduki posisi sebagai kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB. Kinerja dinas di Bawah kepemimpinannya dinilai biasa-biasa saja.

Langkah untuk meraih pendapatan asli daerah (PAD) dinilai monoton. Khusus dinas ini akan ada pemilihan secara khusus dan terbuka. Iqbal-Dinda disebut-sebut bakal menguji khusus para eselon II yang tertarik mengisi posisi ini. 

Eva Dwiyani sendiri dari sisi figur pejabat, tak terlalu menonjol. Hasil ranking menunjukkan ia hanya bertengger di posisi 20 dalam ketegori hasil penilaian kategori cukup optimal.

Posisi di kepala Bappenda diprediksi dalam mutasi perdana ini tidak akan langsung didefinitifkan. Posisinya akan diisi oleh pelaksana tugas. 

Figur terbaik dalam meritokrasi Iqbal-Dinda bakal ditempatkan di sini karena upaya untuk mendongkrak PAD setinggi mungkin.