Komisi II DPR RI Dorong Pengangkatan CPNS dan PPPK Dipercepat
Beragam protes terhadap keputusan KemenpanRB terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK menuai polemik.
Penulis: Andi Hujaidin | Editor: Laelatunniam
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Beragam protes terhadap keputusan KemenpanRB terkait penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK menuai polemik. Kekisruhan yang terjadi membuat salah satu anggota Komisi II asal Dapil NTB buka suara.
Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengatakan bahwa pihaknya dalam rapat dengar pendapat pekan lalu tidak membahas soal penundaan. Namun, ia bersama Komisi II meminta agar batas akhir penyelesaian bukan dilakukan secara serentak.
"Konteksnya Komisi II DPR RI justru bukan menunda, tapi mempercepat," katanya saat dikonfirmasi TribunLombok pada Selasa (11/3/2025).
Mantan Bupati Lombok Barat itu menceritakan bagaimana proses RDP berlangsung. Ia pun mengungkapkan bahwa KemenpanRB bahkan meminta waktu lebih lama terkait batas akhir penyelesaian.
"Awalnya, MenpanRB dan BKN menjadwalkan akhir tahun untuk CPNS dan pertengahan 2026 untuk PPPK dengan alasan pengadministrasian dan penataan,"terangnya.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem ini menginginkan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan sesuai jadwal yang semula.
"Tidak harus Oktober 2025 dan Maret 2026, jika bisa lebih cepat, lebih baik," tandasnya.
| Puluhan PPPK Paruh Waktu di KSB Berstatus Berkas Tidak Sesuai |
|
|---|
| Hadiri Rakor Pendidikan NTB, Wabup Ansori Soroti Infrastruktur Sekolah dan Penempatan Guru PPPK |
|
|---|
| BKPSDM KSB Tegaskan Belum Ada Aturan Resmi Tambahan Usulan PPPK Paruh Waktu |
|
|---|
| Kesejahteraan PPPK hingga Penurunan Angka Stunting Jadi Kado HUT ke-80 Lombok Tengah |
|
|---|
| Segini Gaji PPPK Paruh Waktu di Nusa Tenggara Barat |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/Anggota-Komisi-Dua-DPR-RI-Fauzan-Khalid11.jpg)