Berita Lombok Timur

Calon PPPK di Lombok Timur Resah Gara-gara Pengangkatan Ditunda

PPPK di Lombok Timur berharap pengangkatan sesuai dengan jadwal awal tanpa penundaan

Penulis: Toni Hermawan | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
DEMO PPPK - Ribuan CPPPK di Lombok Gruduk gedung DPRD NTB, tolak SE penundaan pengangkatan PPPK, Senin (10/3/2025). PPPK di Lombok Timur berharap pengangkatan sesuai dengan jadwal awal tanpa penundaan. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan.

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Lombok Timur mengkrtisi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) Nomor 8/1043/M.SM.01.00/2025 tanggal 7 Maret 2025. 

Surat edaran itu terkait penundaan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.

Seorang calon PPPK Lombok Timur Ondang Insun Arsete S.Ak mengaku khawatir dengan nasibnya di tempat bekerja, lantaran belum ada kejelasan imbas penundaan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024. 

"Kami bimbang yang tenaga teknis gak tahu nasibnya, kalau harus menunggu pengangkatan," keluh Ondang kepada TribunLombok.com, Selasa (11/3/2025).

Baca juga: Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Gubernur NTB Akan Beri Masukan ke Kemenpan RB

Untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan, lanjut Ondang masih bekerja di tempat masing-masing hingga saat ini, namun untuk tenaga teknis nasibnya belum jelas.

"Banyak informasikan ke saya untuk tenaga teknis nasib menggantung dan kalau mereka diberhentikan dari tempat kerjanya untuk setahun ke depan gimana nasib mereka sampai menunggu SK," katanya. 

Ia berharap para pemangku kebijakan dapat memberikan solusi, lantaran nasib para  CPNS atau PPPK belum jelas sampai saat ini.

"Dasar pembayaran gaji kami yang lulus ini tidak ada, sebagai dasar pemberian gaji itu kan SK," sambungnya. 

Ia menegaskan, calon PPPK teknis, guru, dan kesehatan menolak penundaan ini dan menilai kebijakan penundaan pengangkatan tidak pro terhadap nasib para tenaga honorer. 

Pihaknya juga sudah melayangkan tuntutan dan aksi di depan kantor DPRD NTB. 

"Ini sangat-sangat tidak sesuai perikemanusiaan dan tidak berpihak pada kami PPPK yang sudah lulus,"  tambahnya.

Ondang berharap pengangkatan PPPK sesuai dengan jadwal awal, lantaran dirinya telah mengabdi 20 tahun menjadi tenaga honorer.

"Kami berharap ada kebijakan dan penangkatan CPPPK sesuai dengan jadwal awal," harapnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved