Terkendala SDM dan Infrastruktur, Pemkab Lombok Timur Kesulitan Terapkan Parkir Non Tunai

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan sistem parkir non tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Tantangan utama dalam implementasi ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur teknologi yang masih belum memadai. 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Timur, Iswan Rakhmadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai mempelajari tata kelola parkir non tunai sejak tahun 2023. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah studi banding ke Kota Mataram untuk memahami sistem yang sudah berjalan di daerah tersebut. 

"Kalau dulu semua kita kelola dan regulasi sudah kita susun," ujar Iswan saat ditemui pada Senin (10/3/2025). 

Namun, menurutnya, penerapan parkir non tunai membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar Rp 1 miliar.

Dana tersebut mencakup investasi dalam sistem pembayaran digital, pelatihan SDM, serta pemasangan kamera pengawas untuk mendukung operasional sistem tersebut. 

Selain itu, Iswan juga menyebutkan bahwa kondisi lokasi parkir yang tersebar di berbagai titik menjadi tantangan tersendiri. "Karena terpolarisasi tempat parkir jadinya susah," keluhnya. 

Untuk mengatasi kendala ini, Iswan menekankan pentingnya pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang khusus menangani masalah parkir di Lombok Timur. 

"Pak bupati rencana mau buat itu," katanya, mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki rencana untuk membentuk UPT tersebut. 

Ia berharap dengan adanya UPT yang fokus pada pengelolaan parkir, berbagai permasalahan yang ada bisa lebih terkonsentrasi dan ditangani dengan lebih baik. 

"Saya menunggu gaungnya Pak Bupati ada UPT dan kita menginginkan itu segera," pungkasnya.

(*)