Berita Lombok Timur
Pemkab Lombok Timur Kesulitan Terapkan Parkir Nontunai
Parkir nontunai di Lombok Timur membutuhkan biaya awal serta sistem dan SDM
Penulis: Toni Hermawan | Editor: Wahyu Widiyantoro
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Lombok Timur kesulitan menerapkan parkir melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Hal ini lantaran masih banyak kekurangan mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi.
Kepala Dishub Lombok Timur Iswan Rakhmadi mengatakan, pihaknya mulai belajar penataan parkir nontunai dengan mengadakan pembelajaran ke Kota Mataram pada tahun 2023.
"Kalau dulu semua kita kelola dan regulasi sudah kita susun," aku Iswan, Senin (10/3/2025).
Ie menyebut untuk menerapkan parkirnon tunai membutuhkan biaya cukup besar sekitar Rp1 miliar, kemudian ada investasi sistem, SDM, dan kamera pengawas.
Baca juga: Tarif Parkir di Kota Mataram Resmi Naik Awal Juni 2025, Roda Dua Rp2 Ribu Roda Empat Rp5 Ribu
"Karena terpolarisasi tempat parkir jadinya susah," keluhnya.
Untuk menerapkan parkir nontunai, harusnya ada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi secara khusus.
"Pak bupati rencana mau buat itu," katanya.
Iswan berharap setelah terbentuknya UPT yang membidangi parkir, makanya masalah parkir akan terkonsentrasi.
"Saya menunggu gaungnya pak bupati ada UPT dan kita menginginkan itu segera," pungkas Iswan.
(*)
| Warga di Lombok Timur Temukan Bayi di Musala: Terbungkus Jilbab, Kondisi Sehat |
|
|---|
| Honorer Rami-ramai Urus SKCK di Polres Lombok Timur, Antre hingga 3 Hari |
|
|---|
| GTT dan PTT di Lombok Timur Dapat Tambahan Insentif dari Baznas |
|
|---|
| DP3AKB Lombok Timur Klaim Kasus Sunat Perempuan Menurun 70 Persen |
|
|---|
| Pemkot Mataram Bayar Rp2,6 Miliar per Bulan untuk Listrik PJU |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.