Berita NTB

NTB Dapat Suntikan Dana Triliunan Rupiah untuk Infrastruktur dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025.

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Laelatunniam
TRIBUNLOMBOK.COM/ROBBY FIRMANSYAH
Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hafsari Kusumawati. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025, melalui satuan kerja dan dana transfer ke daerah (TKD).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan NTB Ratih Hafsari menjelaskan, belanja negara di bidang infrastruktur melalui satker pemerintah pusat telah direalisasikan sebesar Rp 1,74 triliun rupiah.

"Belanja ini digunakan untuk mendukung program-program pembangunan infrastruktur yang dimiliki pemerintah, antara lain program infrastruktur konektivitas, program ketahanan sumber daya air, program perumahan dan kawasan permukiman, dan program pengelolaan dan pelayanan pertanahan," kata Ratih, Jumat (24/1/2025).

Belanja ini diiringi juga dengan belanja infrastruktur oleh pemerintah daerah dengan dana yang disalurkan pemerintah pusat melalui TKD dengan nominal sebesar Rp 542,68 miliar rupiah, penggunaannya antara lain untuk membangun jalan, irigasi, sarana prasarana sanitasi, air minum.

Sementara itu, untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp 1,32 triliun rupiah melalui pemberian bansos tunai untuk masyarakat miskin, bantuan pendidikan, dan membangun sarana-prasarana yang layak bagi masyarakat.

Pemerintah menggelontorkan Rp 887 miliar rupiah untuk program keluarga harapan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1,82 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Ratih juga mengatakan pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp 46,09 miliar rupiah untuk bansos anak yatim piatu dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 91,98 ribu penerima manfaat.

Pemerintah juga memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi melalui Kartu Prakerja sebesar Rp 71,5 miliar untuk 17,02 ribu KPM.

Selain itu, target ini dicapai melalui berbagai program yang beberapa di antaranya yaitu program perlindungan sosial realisasi anggaran sebesar Rp 10,66 miliar, pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman Rp 211,6 miliar, bantuan pendidikan tinggi Rp 21,88 miliar, dan pelatihan bidang industri Rp 17,9 miliar. 

 

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved