Berita NTB
PAD NTB Tumbuh Signifikan, Tembus Rp 3 Triliun Pada 2024
PAD NTB pada tahun 2024 tumbuh sebesar 100,38 persen atau Rp 3,318 triliun dari target Rp 3,305 triliun
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024 tumbuh sebesar 100,38 persen atau Rp 3,318 triliun dari target Rp 3,305 triliun.
"Capaian ini sebagai momentum kebangkitan, mengingat dalam beberapa waktu terakhir ini capaian PAD Provinsi NTB tidak mencapai target," kata Asisten III Pemprov NTB, Wirawan Ahmad, Rabu (8/1/2024).
Ia merincinkan pada tahun 2021 PAD NTB tercapai hanya 83,62 persen atau Rp 1,88 triliun, ditahun 2022 realisasinya juga belum mencapai target hanya 83,63 persen atau 2,29 triliun.
Tahun 2023 PAD NTB tumbuh baik namun belum mencapai target sebesar 90,91 triliun atau 2,79 triliun, barulah pada tahun 2024 kemarin tumbuh signifikan dengan capaian Rp 3 triliun lebih.
"Capaian angka tersebut membuat kontribusi PAD terhadap APBD nilainya hampir sama dengan kontribusi dana transfer," kata Wirawan.
Wirawan mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan PAD NTB tumbuh maksimal, pertama perhitungan yang cermat berbasis pada potensi pendapatan yang mungkin direalisasikan.
Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan membangun kolaborasi dengan wajib pajak, wajib retribusi, badan usaha milik daerah (BUMD) dan pihak swasta yang memiliki andil dalam peningkatan PAD.
"Harus diakui memang kinerja pendapatan daerah khususnya PAD menjadi faktor utama yang membuat APBD NTB sehat," kata Wirawan.
Baca juga: Pj Bupati Lombok Timur Harap Ada Sumbangan PAD dari RPH Modern
Dia juga menyebutkan pengendalian belanja terus dilakukan, agar APBD betul-betul efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Tahun ini pembelanjaan APBD NTB dilakukan secara proporsional, Ia juga menjelaskan sesuai dengan mandatory spending sudah jelas pembagian belanja tersebut untuk pendidikan, penanganan inflasi, kemiskinan dan lain sebagainya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.