Ketua PMI NTB Dokter Jack Siap Tegak Lurus dengan Kepemimpinan Jusuf Kalla

"Boleh-boleh saja, semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh saja, karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasi lah, organisatoris. Ya silakan aja, enggak apa-apa," kata Agung, Senin (9/12/2024).

Agung pun mengklaim apa yang dilakukannya bukan untuk merusak organisasi, namun untuk memperbaiki organisasi. 

"Iya enggak masalah. Soalnya kita untuk memperbaiki kok bukannya untuk merusak," ujar Agung.

Pada saat bersamaan Agung Laksono juga mengaku dirinya sudah terpilih menjadi Ketum PMI lewat munas tandingan yang digelar di Jakarta. 

Selanjutnya, Agung akan melaporkan hasil Munas tandingan PMI itu kepada Kemenkumham. 

Ia pun menyerahkan kepada pemerintah untuk memberi penilaian mengenai hasil Munas PMI yang digelar pihaknya.

"Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya dan terserah bagaimana penilaian dari pemerintah, dari instansi yang terkait untuk melakukan penilaian," ujar Agung Laksono.

Ia mengklaim Munas PMI yang digelarnya itu sudah sesuai dengan AD/ART PMI. 

Munas ini, kata Agung Laksono, adalah forum tertinggi dari organisasi. 

"Bisa menentukan siapa ketua umumnya, bisa melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar-anggaran rumah tangga yang memang sudah mulai banyak disuarakan pada kesempatan tersebut, ingin ada perubahan, ingin ada pembatasan masa bakti," jelasnya.

Agung menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah.

Agung meminta pemerintah untuk menilai sendiri mengenai munaslub PMI yang menunjuknya sebagai ketua umum.

Nantinya, pemerintah yang akan menentukan kepengurusan yang dianggap sah. 

"Saya serahkan pada pemerintah. Karena kewajiban kami sudah selesai. Jadi acara munaslub itu harus melaporkan dulu seluruh proses kejadian, seluruh jadwal dan acara rumah tangganya sudah sesuai atau tidak, kan nanti dinilai oleh pemerintah. Saya yakin si secepatnya," kata Agung di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.

Agung menyatakan sudah sewajarnya jika adanya kepengurusan baru dalam PMI.

Apalagi, Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) itu sudah menjadi Ketum PMI cukup lama. 

"Kalau menurut saya, kan Pak JK sudah 3 periode jadi masuk ke 4. Saya kira wajar lah, ada perubahan," jelasnya.

Di sisi lain, Agung mengatakan pihaknya masih belum berencana untuk menemui JK.

Dia pun menyatakan siap jika dipertemukan dengan JK.

"Kalau saya any time," pungkasnya.

(TribunLombok.com/Tribunnews.com)