Ketua PMI NTB Dokter Jack Siap Tegak Lurus dengan Kepemimpinan Jusuf Kalla

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) NTB dr Lalu Herman Mahaputra atau Dokter Jack menegaskan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan PMI. 

Menurutnya, kepengurusan PMI di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla (JK) telah sah dan legal. 

Sebab, semua pengurus daerah telah memilih kembali Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia untuk kembali menjabat Ketua PMI.

"Kami NTB solid dan tegak lurus pada Pak Jusuf Kalla" ujar Dokter Jack, Kamis (12/11/2024).

Baca juga: Dokter Jack Jabat Ketua PMI NTB, Janji Tingkatan Kolaborasi

Dia mengungkap pandangan dalam Musyawarah Nasional (Munas) PMI bahwa 90 persen lebih pemilik suara telah memilih Pak JK secara aklamasi. 

"Jadi, enggak benar ada dualisme karena Pak JK adalah ketua umum PMI yang sah," bebernya.

Menurut Dokter Jack, pernyataan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumbawa, Andi Rusni, yang menyebut adanya dualisme yang saat ini terjadi di tubuh PMI, dipastikan tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Sebab, para pengurus PMI NTB dan PMI kabupaten/kota telah melihat kinerja Jusuf Kalla selama memimpin. 

"Khusus di NTB, Pak JK sudah berbuat banyak, utamanya saat gempa Lombok 2018 lalu. Serta  beberapa bencana lainnya.  Maka, kami harus tegak lurus untuk berbalas budi pada Pak JK," tegas Dokter Jack.

Pernyataan Ketua PMI Sumbawa

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Andi Rusni, menyampaikan pandangannya terkait dualisme yang saat ini terjadi di tubuh PMI.

Dalam pernyataannya, dia menegaskan, perpecahan ini merupakan bentuk krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan di organisasi kemanusiaan tersebut.  

Selama lebih dari 30 tahun, ia menyaksikan berbagai dinamika organisasi, tetapi mengaku sangat miris melihat konflik internal yang memanas hingga berujung dualisme saat ini.  

“Sejujurnya, kami tidak ingin ada perpecahan seperti ini. Hati kami merasa sangat miris, tetapi ada hal-hal yang membuat situasi ini tidak terhindarkan," kata Andi kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

Meski menghormati kontribusi Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) sejauh ini, Andi menilai, kepemimpinan JK tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya opsi dalam menjaga keberlangsungan organisasi.