Kisruh Ketua Umum PMI

Ketua PMI NTB Dokter Jack Siap Tegak Lurus dengan Kepemimpinan Jusuf Kalla

Dokter Jack mengungkap dalam Musyawarah Nasional (Munas) PMI bahwa 90 persen lebih pemilik suara telah memilih Pak JK secara aklamasi

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
ISTIMEWA
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) NTB dr Lalu Herman Mahaputra atau Dokter Jack dilantik oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di Mataram. Dokter Jack mengungkap dalam Musyawarah Nasional (Munas) PMI bahwa 90 persen lebih pemilik suara telah memilih Pak JK secara aklamasi. 

"Kami mengakui dan menghormati apa yang sudah beliau (JK) lakukan. Namun, itu tidak berarti bahwa hanya beliau yang memahami dan mampu memimpin PMI," ujar dia. 

Menurutnya, organisasi seperti PMI membutuhkan dinamika dan dialektika untuk berkembang.  

Andi menyoroti pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) PMI.

Menurutnya, perbedaan pandangan di dalam Munas, termasuk soal aturan dan mekanisme organisasi, merupakan hal yang wajar dan harus dihormati.  

Andi menjelaskan, PMI adalah organisasi yang didirikan untuk menjalankan misi kemanusiaan. 

Sebagai bagian dari International Committee of the Red Cross (ICRC) dan Federasi Palang Merah Internasional, PMI harus menjaga prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan berperan aktif dalam gerakan global.  

"Organisasi ini adalah amanah besar untuk melayani masyarakat, bukan milik individu atau kelompok tertentu," kata Andi.  

Di tengah situasi dualisme ini, Andi menyerukan agar seluruh pihak di PMI kembali kepada semangat persatuan dan kolaborasi demi misi kemanusiaan yang lebih besar. 

Dia berharap konflik internal ini dapat diselesaikan dengan bijaksana dan demokratis, tanpa mengorbankan integritas organisasi.  

JK Terpilih secara Aklamasi

Jusuf Kalla yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar, melaporkan Agung Laksono yang juga pernah menjadi Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta ke polisi. 

JK melaporkan Agung ke polisi karena manuver pendongkelan posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

JK menilai langkah Agung melanggar hukum. 

Menurutnya, hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. 

"Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu," kata JK di sela-sela munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved