Kejati NTB Minta Inspektorat Segera Tuntaskan Audit Kerugian Negara Motocross Lombok-Sumbawa 2023

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan event Motocross Lombok-Sumbawa masih menunggu hasil audit dari Inspektorat Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Enen Saribanon mengatakan, pihaknya meminta Inspektorat NTB untuk menghitung kerugian negara.

Namun sampai saat ini hasil audit belum juga selesai.

"Bulan lalu kami sudah menyurati Inspektorat untuk segera menyerahkan hasil audit, untuk mengetahui jumlah kerugian negara," kata Enen, Senin (9/12/2024).

Audit tersebut berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan objek yang terlibat.

Baca juga: Inspektorat NTB Audit Anggaran Motocross Lombok-Sumbawa

Kejati NTB sudah memanggil Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin Malady.

Pada tahun 2023 Dinas Pariwisata NTB mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pariwisata sebesar Rp 24 miliar.

Informasi yang dihimpun TribunLombok.com, panitia Motocross Grand Prix (MXGP) Lombok Sumbawa pada tahun 2023 mengajukan proposal ke pemerintah pusat di masa kepemimpinan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Ketika jabatan beralih ke Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran senilai Rp24 miliar itu.

Menurut rencana, dana dipakai untuk balapan Motocross di Sirkuit Tohpati Sayang-Sayang, Kota Mataram. 

Namun dalam pelaksanaannya, anggaran hanya terpakai Rp5 miliar.

Jamal mengaku anggaran terpakai maksimal sehingga yang dikembalikan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI sebesar Rp2,5 miliar.

Bahkan, laporan kegiatan yang Dinas Pariwisata NTB diklaim mendapat apresiasi dari pihak kementerian.

Berdasarkan riset Universitas Trisakti, dampak ekonomi dari event motocross mencapai Rp48 miliar. 

(*)