3 PMI Asal Lombok Tengah Korban Kecelakaan di Malaysia Berhasil Dipulangkan

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal  Lombok Tengah yang mengalami kecelakaan di Malaysia, Kamis pekan lalu berhasil dipulangkan.

Kepulangan korban disambut tangis keluarga korban. Sejumlah anggota keluarga pingsan lantaran tidak mampu membendung kesedihan mereka.

Korban pertama, asal Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, bernama Suandi Putra Kedaro (Laki-laki/25) dipulangkan pada kamis (28/11/2024) pagi.

Kemudian pada jumat (29/11/2024) siang, menyusul korban bernama Agus Muliadi (Laki-laki/40) dan Sarapuddin (Laki-laki) asal Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah.

Kepala Desa Tampak Siring, Saeful Fahmi  mengatakan, pihaknya bersyukur melalui proses koordinasi yang cukup baik dibangun dengan BP3MI akhirnya berhasil memulangkan jenazah dua korban.

Kepala Desa menuturkan, sebelumnya keluarga korban mengalami kesulitan dalam memulangkan jenazah karena terpaut biaya. Keberangakatan korban ke negeri jiran secara non prosedural menyebabkan jenazah korban harus tertahan selama satu pekan.

"Memang dari awal kita sempat gelisah dengan situasi juga bingung dengan proses pengurusan jenazah yang seperti apa. Termasuk juga pembiayaan sempat bingung bersama keluarga dan alhamdulillah berkat komunikasi baik BP3MI dan dari nol tidak ada biaya yang dikeluarkan keluarga," jelasnya.

Selanjutnya, untuk menghindari kejadian serupa terhadap warga yang bekerja ke luar negeri melalui jalur non prosedural, pemerintah desa akan berupaya lebih masif menyosialisasikan hal tersebut ke masyarakat.

Selain itu, berdasarkan data dari Pemerintah Desa Tampak Siring, persentase warga yang bekerja ke luar negeri baik melalui jalur legal ataupun ilegal sekitar 20 persen dari jumlah 5 ribu jiwa penduduk Desa Tampak Siring.

"Mengenai jalur non prosedural perlu kita sosialisasikan lebih masif lagi kepada masyarakat, lebih-lebih ini mudah- mudahan menjadi pelajaran kepada masyarakat yang lain bahwa efek dari non prosedural seperti ini. Jadi perlu kita lebih massif lagi ya mungkin jadi PR pemerintah juga bagaimana memberikan penyadaran keapda masyarakat," pungkasnya.