KPK Catat Rp 15 Miliar Keuangan Negara Berhasil Diselamatkan di NTB Selama 2024

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak beberapa bulan terakhir gencar sambangi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kehadiran lembaga anti rasuah tersebut untuk mengantisipasi potensi-potensi tindak pidana korupsi yang terjadi di NTB.

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan, selama turun di NTB sudah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp15 miliar.

"Ada kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh mantan pejabat, pajak hotel dan restoran dan aset-aset yang juga masih dikuasai oleh mantan pejabat," kata Dian, Rabu (20/11/2024).

Dian mengatakan jumlah tersebut belum dari pajak-pajak pertambangan yang banyak bocor di beberapa daerah, bahkan temuan KPK ditambang emas ilegal yang berada di Sekotong saja omset mencapai Rp 1,08 triliun belum termasuk tambang galian C di Lombok Timur.

"Saya juga pernah mampir NTB tahun 2023, kita rakor bulan Juli 2023 salah satunya kita mendorong optimalisasi daerah dari sektor pertambangan," kata Dian.

Dian menceritakan pengalaman bagaimana pada tahun itu PT Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belum melakukan pembagian terhadap dana bagi hasil (DBH) keuntungan bersih, namun mereka berdalih belum ada aturan yang mengatur hal tersebut pada saat itu.

"Bos di sana mereka butuh peraturan Menteri Keuangan, kami sampaikan tidak perlu itu, pengalaman kami di Papua hanya menggunakan surat edaran," kata Dian.

Hasilnya PT AMNT kini sudah melakukan pembagian keuangan bersih dari hasil pertambangan tersebut kepada 10 pemerintah kabupaten kota dan Pemerintah Provinsi NTB.