Respons Pemkot Bima Soal Pemetaan Kerawanan Tinggi Versi Bawaslu di Pilkada 2024

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Pj. Wali Kota Bima menerima kunjungan silaturrahim komisioner dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima. 

Kunjungan itu membahas  langkah dan upaya bersama menciptakan Pemilukada 2024 berjalan aman dan lancar. 

Sisi lain juga membahas terkait dengan tingkat kerawanan yang tinggi pada Pemilukada di Kota Bima yang diluncurkan statusnya oleh Bawaslu RI.

Pj Wali Kota Bima Mukhtar menanggapi status Kota Bima dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pilkada 2024 oleh Bawaslu.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak, baik dengan jajaran pimpinan partai politik, TNI, Polri, maupun dengan penyelenggara dan pengawas pemilu," katanya saat menerima kunjungan KPU Kota Bima, Kamis (29/8/2024).

Baca juga: Man-Feri Daftar ke KPU Kota Bima: Kompak Pakai Baju Putih, Diringi Ribuan Pendukung

Ia meyakini Pilkada Kota Bima akan berjalan aman, damai dan penuh kesejukan.

Ketua Bawaslu Kota Bima mengungkapkan saat launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Kota Bima masuk dalam daerah dengan kerawanan tinggi di NTB.

Dalam penyampaian Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu RI, Lolly suhenty menjelaskan, pemetaan kerawanan ini harus diketahui oleh seluruh pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. 

"Mudahan-mudahan, ini menjadi mitigasi yang bisa dilakukan oleh seluruh pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024," kata Atina mengutip  pernyataan Lolly Suhenty. 

Dilanjutkannya, pemetaan kerawanan ini mengingatkan semua pihak untuk kerja sama semua pihak untuk memitigasinya. 

Bawaslu tidak akan bisa sendiri dalam melakukan pengawasan, karena pesta demokrasi akan sangat dinamis.

Baca juga: Rum Berseragam Kuning Saat Daftar Pilkada Kota Bima 2024, Resmi Jadi Kader Golkar

"Sukses dan tidaknya, aman dan tidaknya penyelenggaraan Pemilihan ini bukan hanya tanggungjawab satu lembaga saja, tapi kita semua. Selama ini, Kota Bima terkenal dengan penyelenggaraan Pemilihan yang aman, maka tahun ini pun pasti bisa," tegasnya.

Sementara itu, Kordiv HP2H Kota Bima, Idhar menambahkan, adanya pemetaan ini maka Bawaslu Kota Bima akan lebih menggencarkan pencegahan potensi-potensi pelanggaran yang akan muncul selama penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024. 

Potensi kerawanan pelanggaran yang akan muncul yakni netralitas aparatur pemerintahan dan penyelenggara Pemilihan, praktik politik uang, polarisasi masyarakat dan dukungan politik, penggunaan media sosial untuk kontestasi, konteks keserentakan Pemilihan dan Pemilu, keamanan hingga kompetensi penyelenggara adhoc. 

"Ini semua yang telah dideteksi, menjadi pemetaan kerawanan dalam pemilihan tahun 2024 ini," kata Idhar.

(*)