Pilkada 2024
Golkar NTB Target Menangi Pilkada 2024, Minta Kader Patuh pada Putusan Partai
Sejumlah kader Golkar di NTB memilih maju meskipun tidak diusung partainya sendiri.
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) Mohan Roliskana meminta kader untuk tunduk dengan keputusan partai di Pilkada 2024.
Hal itu terkait dengan dukungan partai berlambang beringin itu pada Pilkada di NTB melalui SK rekomendasi B1KWK yang telah diserahkan ke sejumlah Paslon.
"Di sini hadir semua kader Golkar saya ingin memastikan, apa pun kebijakan partai harus diikuti oleh semua kader," kata Mohan, Senin (26/8/2024).
Sejumlah kader Golkar di NTB memilih maju meskipun tidak diusung partainya sendiri.
Misalnya Suhaili FT di Pilgub NTB sementar Golkar mengusung Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Baca juga: Golkar Serahkan B1 KWK untuk Calon Gubernur dan Bupati Wali Kota se-NTB, Berikut Daftar Namanya
Demikian juga dengan Golkar yang mengusung Ketua DPD II Golkar Lombok Barat Sumiatun dengan Ibnu Salim.
Sementara ada kader lain yang maju yakni, Imam Kafali yang berduet dengan Nurhidayah.
"Bahwa jelas format B1 KWK untuk Pilkada sudah melalui proses panjang, kita melakukan tolak ukur secara ilmiah dengan beberapa kali survei dan diasesmen juga oleh DPP," kata Wali Kota Mataram itu.
Proses survei dan sederet kegiatan politik lainnya juga menjadi alasan partai yang kini dipimpin Bahlil Lahdalia itu terlambat mengeluarkan SK.
"Keterlambatan ini bukan disengaja melainkan inilah cara Golkar untuk memformulasikan calon-calon kepala daerah yang kita usung harus memenangkan Pilkada ini," jelas Mohan.
Sebagai partai pemenang di Pemilu lalu, Dewan Pimpinan Pusat Golkar menargetkan 60 persen kemenangan Pilkada di setiap daerah.
Sehingga di NTB, Golkar menargetkan menang minimal di enam kabupaten/kota.
Mohan menyebut target itu harus didukung kekuatan mesin partai baik internal Golkar, maupun kekuatan dari partai koalisi.
(*)
Bawaslu NTB Tegaskan Penguatan Demokrasi Tetap Digencarkan Meski Pilkada 2024 Usai |
![]() |
---|
Putusan Sidang Pendahuluan Sengketa Hasil Pilkada 2024 Dibacakan MK 4-5 Februari 2025 |
![]() |
---|
Bawaslu NTB Susun Outlook Penguatan Demokrasi 2025, Ajak Kepala Daerah Tindaklanjuti Problem Pilkada |
![]() |
---|
Catatan Bawaslu NTB tentang Pilkada 2024 Terkait Inovasi dan Anggaran |
![]() |
---|
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Dilantik Serentak Presiden Prabowo 6 Februari 2025 di Jakarta |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.