Mayjen TNI Ahmad Rizal Ungkap Tujuan dan Manfaat PSN Cetak 1 Juta Hektare Sawah di Merauke

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Pusat melaksanakan Program Strategis Nasional atau PSN pembukaan atau cetak 1 juta lahan sawah di wilayah Distrik Ilwayab, Kaptel, Ngguti, Tubang dan sekitarnya, Provinsi Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, program ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dalam negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menugaskan PT Jhonlin Group sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, pelabuhan pertanian, saluran irigasi dan sebagainya.

Rizal mengatakan, PSN Cetak Sawah Satu Juta Hektare di Merauke ini murni bersumber dari negara.

Yakni lahan sawah dibuka pemerintah, bibit dan pupuk disediakan pemerintah. 

Baca juga: Pembangunan Jalan Wanam-Ngguti dan Cetak Sawah 1 Juta Hektare Merupakan Proyek Strategis Nasional

"Nanti masyarakat lokal yang kerja, dan hasilnya juga untuk mereka. Tapi karena pemerintah yang membiayai, maka ada bagi hasilnya. 20 persen untuk masyarakat dan 80 persen untuk pemerintah,” terangnya di hadapan Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) di Merauke dalam keterangan tertulis yang diterima TribunLombok.com.

Jenderal bintang dua ini mengungkap sekelompok masyarakat yang melakukan aksi demontrasi damai menolak kegiatan investasi di Kabupaten Merauke perlu mendapat sosialisasi.

Dia menjelaskan, PSN ini dibangun dengan fasilitas infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan usaha tani, jalan penghubung, dermaga pertanian dan saluran irigasi, jalan dan dermaga untuk akses masuk alat-alat pertanian.

"Jalan dan dermaga itu untuk masyarakat, mempermudah akses masyarakat di sana,” ujar mantan Danrem 162/Wira Bhakti ini.

Dia menegaskan, royek pertanian satu juta hektar sawah yang sedang dikerjakan itu bukan proyek swasta.

Tetapi murni dilakukan negara. Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

PSN ini kemudian membuka jalan kesejahteraan masyarakat melalui hasil usaha pertanian.

"Penyerapan beras dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog, jadi bukan oleh swasta atau tengkulak yang beli di sana, itu tidak diperbolehkan, karena negara yang membiayai, dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Rizal berharap semua elemen masyarakat mendukung kebijakan pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah.

(*)