Dinas Sosial dan DP3A Kota Bima Gencar Sosialisasikan Program Pemerintah

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Dinas Sosial Kota Bima dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima gencar melakukan sosialisasi program pemerintah di tingkat kelurahan se-Kota Bima.

Road show sosialiasi program di tingkat kelurahan ini dilakukan secara terus menerus dalam rangka mensosialisasikan program-program pemerintah Kota Bima.

Diantaranya program jaminan sosial dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak yang sudah berjalan maupun yang akan dilakukan.

Kepala Dinas Sosial Kota Bima Yuliana mengatakan, acara sosialisasi seperti ini penting dilakukan dan bukan kali pertama dilakukan.

Baca juga: PJ Wali Kota Bima Serukan Kearifan dan Persaudaraan Menjelang Pilkada 2024

Dari 41 kelurahan se-Kota Bima, road show kali ini memasuki kelurahan ke-27. Dengan tujuan agar seluruh masyarakat penerima manfaat jaminan sosial mengetahui keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

"Seperti PKH, BPNT, BPJS gratis, lansia, disabilitas, fakir miskin dan jaminan sosial lainnya semua diperhatikan oleh pemerintah," katanya, saat sosialisasi di lapangan bola Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kamis (18/7/2024).

Yuliana menyebut selain program-program jaminan sosial, dinas sosial juga menangani kebutuhan air bersih, bantuan sosial bagi korban kebakaran dan bencana lainnya.

"Untuk jumlah penerima manfaat PKH sendiri sebanyak 9.443 orang se-Kota Bima. Sementara di kelurahan Panggi tercatat 130 orang penerima manfaat, baik yang menerima PKH maupun program bantuan pangan", ucapnya.

Sementara Kepala DP3A Kota Bima Yulianingsih menyampaikan, DP3A Kota Bima selalu berkolaborasi dengan dinas sosial terkait program pemberdayaan perempuan. Antara lian membagi barang bantuan berupa alat jajanan basah dan kering.

"Pengadaan bantuan pemberdayaan perempuan bagi ibu-ibu berupa perlengkapan catering sebanyak 11 item merata di 41 kelurahan," ujarnya.

Yulia menyebut pada tahun mendatang diharapkan kepada para lurah agar mendata warganya yang akan memperoleh sejumlah bantuan. Terutama bagi janda, wanita usia produktif dan remaja putus sekolah.

"Selain itu, ditiap kelurahan sudah terbentuk satgas PPA. Fungsinya apabila terdapat kasus kekerasan tidak langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Bila ada kasus kekerasan segera lapor ke satgas PPA kelurahan," pungkasnya.

(*)