Berita NTB
Ombudsman NTB Kawal Pelaksanaan PPDB 2024: Buka Posko Pengaduan hingga Turun ke Sekolah
Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti jalannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025.
Penulis: Rozi Anwar | Editor: Endra Kurniawan
Laporan Wartawan TribunLombok.com Rozi Anwar
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti jalannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025.
Pihak Ombudsman menerima laporan adanya indikasi aksi curang berupa pemalsuan domisili hingga aksi titip-menitip siswa.
Menanggapi permasalahan ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB Dwi Sudarsono mengatakan, pihaknya akan mendirikan posko aduan.
"Kami akan buka posko pengaduan di Kantor Ombudsman," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Dwi Sudarsono, Jumat (21/6/2024).
Baca juga: PPDB NTB 2024: Jumlah Pendaftar Diprediksi Hingga 50 Ribu Siswa, Jadwal SMK Lebih Panjang
Menurut Dwi, untuk meminimalisir kecurangan selama rangkaian PPDB 2024, Ombudsman Perwakilan NTB akan menurunkan sejumlah asisten ke sekolah-sekolah.
"Kami akan turun langsung ke lapangan (ke sekolah-sekolah), untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terkait PPDB," ujarnya.
Dwi menilai, dari berbagai macam aduan, aduan terkait zonasi jadi kasus yang paling rawan terjadi dan kerap terulang di setiap PPDB.
"Tahun lalu sama juga, yang paling banyak aduan di soal zonasi. Masyarakat banyak yang kirim aduan ke kami, kok anaknya tidak lolos di wilayah A, padahal mereka tinggal di wilayah A," tuturnya.
Baca juga: Pendaftaran PPDB NTB Jalur Prestasi Dibuka 21 Juni 2024, Login di Link ppdb.dikbud.ntbprov.go.id
Informasi tambahan, saat ini pemerintah sudah menerapkan sistem zonasi, yaitu pembatasan kepada siswa agar bersekolah di sekitar wilayah domisilinya.
Namun, ada para orang tua akan memalsukan alamatnya agar domisilinya demi anaknya bisa masuk sekolah favorit.
(*)
Lombok Utara Jadi Daerah dengan Upah Buruh Terendah di NTB, Hanya Rp1,82 Juta per Bulan |
![]() |
---|
Pemprov NTB Tepis Isu Penghapusan Tiga BLUD Kelautan |
![]() |
---|
Pembangunan Tol Lembar-Kayangan Tetap Berjalan, FS Ditargetkan Tahun 2026 |
![]() |
---|
Pemprov NTB Segera Lelang 6 Jabatan Eselon II, Pejabat Lokal hingga Luar Boleh Mendaftar |
![]() |
---|
Eks Kadis Dikbud NTB Aidy Furqan Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Chromebook Kemendikbud |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.