KPU Lombok Timur Tegaskan Anggota Dewan yang Maju Pilkada 2024 Wajib Mengundurkan Diri

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Ketua KPU Lombok Timur Ada Suci Makbullah menegaskan anggota DPR, DPRD dan DPD terpilih hasil Pemilu 2024 wajib mundur jika hendak maju Pilkada.

Hal itu mengacu pada Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Pilkada, pada pasal 7 disebutkan anggota DPR, DPRD, dan DPD harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Khusus di Lombok Timur, para Caleg terpilih bakal dilantik pada Agustus 2024.

"Anggota dewan yang akan masuk Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada 20 Agustus itu secara sah sudah menjadi anggota dewan sebelum keluarnya pengumuman pendaftaran," ucap Suci, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: Daftar Caleg Terpilih DPRD NTB Dapil III Versi Hasil Pleno KPU Tingkat Provinsi

Sementara penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati akan dilangsungkan pada 22 September 2024.

Dia menambahkan, pengunduran diri diwajibkan bagi para Caleg terpilih yang akan maju Pilkada ini sesuai dengan putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 dan pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada Tahun 2016.

Bunyinya, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

"Jadi karena duluan statusnya mereka itu sudah berubah dari Caleg terpilih menjadi anggota baru mereka melakukan pendaftaran. Maka kalau saya sih harus mengundurkan diri. Untuk cuti dan segala macamnya itu tidak," tegasnya.

Suci menjelaskan, surat pengunduran diri para anggota dewan akan menjadi syarat mendaftar Pilkada 2024.

"Ini nanti persyaratan, harus menyatakan surat pernyataan pengunduran diri ketika berkas yang disampaikan ke KPU. Dan kami kan melakukan penelitian berkas itu dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 21 September," demikian Suci.

Baca juga: Daftar 6 Caleg Terpilih DPRD NTB Dapil IV Versi Pleno KPU

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman menilai, anggota dewan yang maju pada Pilkada tak harus mengundurkan diri, namun bisa hanya mengajukan cuti.

"Kita kan mau cari pemimpin, pemimpin itu kan yang terbaik di antara kita sebenarnya, jadi jangan sampai nanti kita batasi jumlah pemimpin itu sehingga nanti yang kita pilih itu adalah pemimpin-pemimpin yang tidak bagus," sebutnya.

Menurutnya, pembatasan pencalonan akan mengkerdilkan semangat demokrasi di daerah sebab di sisi lain banyak calon potensial yang justru hadir dari jajaran anggota dewan hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kendati begitu, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) soal boleh dan tidak bolehnya cuti bagi anggota dewan hingga ASN yang maju pada Pilkada 2024.

Apalagi kata dia, dengan akan dilantiknya calon terpilih ini nanti pada bulan Agustus hingga Oktober, para anggota dewan ini belum sepenuhnya bisa menjalankan kewajibannya, lantaran staf dan tim kerjanya bisa saja dibentuk pada bulan November.

"Jadi ndak apa mereka cuti, toh juga rangkaian Pilkada ini tidak akan membuat tanggung jawabnya sebagai dewan terganggu," tegasnya.

Rahman menjelaskan, anggota dewan adalah jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat (elected officials).

Mereka sudah menempuh suatu rangkaian proses yang panjang meliputi penyaringan dan penjaringan bakal calon di partai politik.

Maka, dia menilai, ketika ada pengaturan mundur anggota dewan yang mencalonkan diri saat Pilkada, hal itu berarti seseorang bisa mundur dua kali yang tidak logis.

"Jadi ketika seorang anggota dewan mencalonkan diri dalam Pilkada, justru akan senafas dan sejalan dengan perannya yang selalu memperjuangkan rakyat terutama di daerah pemilihannya (Dapil)," tutupnya.

(*)