Kemenkumham NTB Gelar Entry Meeting Desk Evaluasi Zona Integritas

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kanwil Kemenkumham NTB menggelar Entry Meeting Evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), Senin (13/5/2024).

Dalam sambutannya, Auditor Madya Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham RI, Yon Sumitro mengatakan, pembangunan ZI WBK/WBBM di kantor wilayah serta satuan kerja harus dimaknai sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tidak sekedar kontestasi.

"Lengkapi seluruh data dukung yang diminta serta luncurkan inovasi untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan di satuan kerja. Hal-hal yang akan diukur yakni perubahan budaya, perubahan tata kelola, dan perubahan penyelenggaraan pelayanan publik," ujar Yon Sumitro.

Yon Sumitro menambahkan, kepala satuan kerja harus mampu memaparkan masalah yang dihadapi beserta solusinya. Selain itu, kepala satuan kerja harus bisa memaparkan implementasi integritas, tata kelola manajerial, dan peningkatan pelayanan publik.

Sebanyak 9 Tim ZI WBK/WBBM satuan kerja binaan Kanwil Kemenkumham NTB yakni Rutan Raba Bima, Kanim Bima, Lapas Dompu, Lapas Selong, Lapas Perempuan Mataram, Lapas Terbuka Lombok Tengah, Bapas Sumbawa Besar, Rupbasan Mataram dan Kanim Sumbawa Besar memaparkan hasil pembangunan ZI di depan Tim Penilai Internal (TPI) Itjen Kemenkumham, ikut serta dalam kegiatan itu yang berlangsung 13-15 Mei 2024.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTB Berikan Penguatan HAM Pemerintah Kabupaten Dompu

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan, mengatakan evaluasi ini adalah sebagai tolok ukur tingkat pemahaman dan keberhasilan satuan kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bebas KKN.

"Selain menjadi tolok ukur satuan kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan bebas KKN, ini juga menjadi evaluasi kita dalam meningkatkan pelayanan publik," kata Parlindungan.

Setelah menjalani evaluasi hingga Rabu mendatang, TPI juga akan melakukan evaluasi lapangan terhadap 3 satker yaitu LPP Mataram, Lapas Selong dan Rupbasan Mataram.

Dalam sejumlah kesempatan, Menkumham Yasonna H Laoly menegaskan, jangan sampai pencanganan ZI Menuju WBK dan WBBM hanya di atas kertas. Hal terpenting adalah hasilnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

(*)