Harga Masih Melambung dan Stok Menipis, Pemprov NTB Datangkan Beras dari Luar Daerah

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Melambungnya harga beras sejak beberapa waktu lalu membuat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggencarkan operasi pasar murah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB Abdul Aziz mengatakan, stok beras di NTB untuk menggelar pasar murah dipastikan tersedia hingga harga kembali normal.

Baca juga: Pemda Lombok Timur Percepat Bantuan Pangan untuk 156 Ribu KPM Demi Tekan Harga Beras

Selain operasi pasar murah, untuk menekan harga beras yang tinggi pemerintah juga rutin menyalurkan bantuan pangan pemerintah, selain itu pemerintah melalui Bulog rutin menjual beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP).

"Jadi tiga instrumen itu yang kita gerakan," Aziz, Kamis (22/2/2024).

Sementara itu, terkait stok beras saat ini cadangan beras yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan hingga saat ini tersisa 56 ton, kendati demikian Aziz optimis sisa beras tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan hingga masa panen tiba.

Sementara untuk operasi pasar nanti, pemerintah mendatangkan beras dari luar NTB sebanyak 13 ribu ton, ditambah sisa beras yang ada di gudang Bulog saat ini.

"Sedang dalam perjalanan (beras), ini informasi yang kita dapatkan dari Bulog," kata Aziz.

Aziz mengatakan kebutuhan beras masyarakat NTB selama setahun mencapai 500 ribu ton, sementara pada tahun ini terjadi keterlambatan panen dampak dari El Nino.

Baca juga: Harga Beras di Pasar Tradisional Lombok Tengah Tembus Rp 17 Ribu Per Kilogram

Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) NTB Ibnu Salim mengatakan, pengendalian harga beras tersebut anggarannya diambil dari Biaya Tidak Terduga (BTT) Pemprov NTB.

"Prinsipnya sesuai kebutuhan, angkanya belum saya pegang. Kita antisipasi persoalan ini supaya cepat selesai di masyarakat," kata Ibnu saat dikonfirmasi soal alokasi anggaran untuk Operasi Pasar Murah.

Inspektur Inspektorat NTB itu mengatakan, operasi pasar murah mulai digelar pada pekan ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

(*)