Tepis Isu Intervensi Politik dalam Birokrasi, Pemda Lotim Ingatkan ASN Jaga Netralitas

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Isu intervensi politik terhadap birokrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilu 2024 beredar di masyarakat Lombok Timur.

Hal ini dikhawatirkan akan menjadi bola liar yang bisa mengganggu kestabilitas jalannya roda pemerintahan di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur.

Untuk itu, isu tersebut perlu segera direspon sebagai upaya pencegahan pelanggaran netralitas dikalangan ASN.

Baca juga: Sejumlah ASN Langgar Netralitas Pemilu 2024, NTB Masuk 10 Besar Tertinggi se-Indonesia

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Sekda Lombok Timur, H. Hasni saat memimpin rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian BKN Tahun 2024 melalui daring bertempat di Ruang Rapat Bupati, Selasa (6/2/2024).

Pada rapat yang mengusung tema “Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia" itu, Hasni juga mengingatkan kepada seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain dalam melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan atau ketidaknetralan.

Hal ini juga sesuai dengan peraturan ASN yang tertuang pada Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014.

"Disana dinyatakan bahwa asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," jelas Hasni.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan Tekankan Netralitas ASN pada Pemilu 2024

Meski demikian, Hasni juga meyakini sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), ASN berhak memberikan suara dalam Pemilihan Umum.

"Tapi dengan tetap memegang teguh prinsip netralitas dalam hal politik," demikian Hasni.

(*)