Kadiv Administrasi Kemenkumham NTB Hadiri Pembukaan Uji Kompetensi Wartawan

TRIBUNLOMBOK.COM - Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB Anton E Wardhana menghadiri pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Prime Park Hotel & Convention Lombok, Kamis (18/1/2024).

Anton datang mewakili Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan.

UKW yang diselenggarakan oleh PWI NTB dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.

"Kami sangat mendukung penyelenggaraan acara ini karena menjadi wahana mencetak wartawan yang kompeten, profesional, dan patuh kode etik," ujar Miq Gite, sapaan akrab Lalu Gita Ariadi.

Miq Gite berharap, para wartawan yang telah lulus UKW dapat membantu memajukan Provinsi NTB dengan menghasilkan berita berkualitas.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTB Sambut Baik Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi di Lombok Tengah

Dia mengaku, sangat dekat dengan wartawan karena sudah sering kerja bersama sejak masih sebagai PNS muda di Bagian Humas Pemerintah Provinsi NTB.

Ketua Bidang Multimedia, Teknologi Informasi PWI Pusat, Eko Ardianto mengatakan, PWI telah menyelenggarakan 780 kali UKW.

"Kami berupaya agar wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mengedepankan profesionalisme, kompeten, dan bermartabat," ujar Eko.

Ketua PWI NTB Nasrudin mengatakan, output keikutsertaan dalam UKW adalah wartawan akan kompeten dan tersertifikasi sehingga menghasilkan produk jurnalistik yang bermartabat dan bermarwah.

"Kami juga selalu berupaya untuk berkontribusi melalui karya jurnalistik yang berkualitas untuk mendorong NTB yang maju dan melaju," ujar Nasrudin.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan Imbau Jajarannya Bersikap Netral pada Pemilu 2024

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan mengatakan, pers atau media memegang peranan penting dalam menyuarakan dan mengawal suara kebenaran.

Oleh karenanya, Parlindungan memberikan dukungan untuk penyelenggaraan UKW di Provinsi NTB.

Sementara itu, Menkumham Yasonna H. Laoly dalam sejumlah kesempatan mengatakan, kebenaran dan kritisisme harus tetap disampaikan secara bertanggungjawab.

Semua itu hanya bisa dilakukan oleh media resmi dan wartawan yang telah tersertifikasi, bukan oleh media sosial.

"Pers adalah bagian esensi dunia demokrasi, bahkan menjadi pilar keempat selain trias politika. Pers harus tetap hidup sebagai jaminan hidupnya demokrasi yang sehat di Indonesia,” ujar Yasonna.

(*)