Soal Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa, Senator NTB Evi Apita Maya: Sudah di Meja Mendagri

Anggota DPD RI Dapil NTB Evi menjelaskan saat ini usulan pembentukan PPS sudah masuk di meja Kemendagri

ISTIMEWA
Senator Evi Apita Maya menjawab progres proses pemekarasan Provinsi Pulau Sumbawa saat reses di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima.  

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA – Senator Evi Apita Maya menjawab progres proses pemekarasan Provinsi Pulau Sumbawa saat reses di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima. 

Rencana pemekaran menjadi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sudah lama terdengar, namun belum diketahui pasti kapan akan segera terbentuk.

“Sebagian besar aspirasi masyarakat soal kondisi pupuk yang langka dan kapan Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk. Itu yang banyak ditanya saat saya turun reses di tiga daerah di Pulau Sumbawa,” kata Evi dikonfirmasi media ini, Sabtu (16/12/2023).

Evi menjelaskan saat ini usulan pembentukan PPS sudah masuk di meja Kemendagri.

Aspirasi masyarakat di Pulau Sumbawa sudah disampaikan langsung ke Mendagri Tito Karnavian. 

Evi menjelaskan tahun sebelumnya wacana PPS terbentuk sempat terhalang karena kondisi ekonomi Indonesia dan keuangan negara melambat akibat pandemi Covid-19, sehingga pembentukan PPS diundur. 

Namun kini berangsur-angsur ekonomi negara mulai pulih dan pembentukan PPS terus digodok dan tinggal menunggu waktu untuk segera terbentuk.

“Sempat saya komunikasi langsung dengan Mendagri soal kapan PPS terbentuk. Mendagri Pak Tito Karnavian menjelaskan bahwa PPS sudah masuk di Kemendagri dan PPS akan diperioritaskan,” ujar Senator cantik yang kembali maju menjadi Caleg DPD RI Dapil NTB ini.


Evi Temui Tito

Sebelumnya, Evi Apita Maya mengunggah video saat dia secara langsung bertanya kepada Mendagri Tito Karnavian soal kapan terbentuknya PPS.

Evi menjelaskan itu merupakan pertanyaan masyarakat yang diamanahkan untuk ditanya langsung ke Mendagri.

Tito menjelaskan kondisi ekonomi yang sempat buruk membuat pembentukan PPS menjadi terhalang. 

Belum lagi keuangan negara yang belum stabil saat Covid-19, karena terkuras dengan belanja sektor kesehatan untuk menekan angka Covid-19.

“PPS masuk sudah di Kemendagri untuk menjadi satu provinsi. Hambatan kita adalah masalah keuangan negara, karena dimoratorium karena kemarin Covid, sumber ekonomi melambat, keadaan keuangan negara menjadi tertekan diprioritaskan keuangannya untuk menangani covid, kesehatan sama pengendalian ekonomi,” kata Tito.

Namun seiring dengan kondisi Indonesia yang sudah mulai membaik, sehingga PPS telah masuk di meja Mendagri dan akan menjadi prioritas untuk terbentuk.

“Sekarang ekonomi mulai membaik. Mudah-mudahan keuangan negara juga mulai membaik, salah satu yang diprioritaskan PPS,” ujar Tito.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved