Kanwil Kemenkumham NTB Hadirkan JICA ke Pemprov NTB

TRIBUNLOMBOK.COM - Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan telah berkomitmen untuk melakukan percepatan harmonisasi peraturan perundang-undangan, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

JICA (Japan International Cooperation Agency) berdiskusi mendalam dengan Kanwil Kemenkumham NTB terkait peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Kanwil Kemenkumham NTB, JICA dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan hadir untuk lakukan diskusi dengan biro hukum Pemerintah Provinsi NTB pada Kamis (7/12/2023).

Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota pada Biro Hukum Pemprov NTB Aang Rizal Zamroni menyampaikan proses rancangan peraturan khususnya terkait Raperda dan Raperkada di NTB.

Aang mengapresiasi Kanwil Kemenkumham NTB yang berkenan hadirkan JICA di tengah-tengah Pemerintah Provinsi NTB.

Sehingga Pemda memiliki gambaran yang lebih luas terkait proses dan langkah apa saja yang harus dilakukan dalam proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan agar sesuai koridor dan lebih efisien.

Dengan adanya kunjungan ini, Kakanwil Kemenkumham NTB dan jajaran berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah akan terjalin semakin erat dan komunikasi semakin baik, sebagaimana diamanatkan Menkumham Yasonna H. Laoly.

(*)