Berita Kota Mataram

Pemkot Mataram Hibahkan Rp 25 Miliar untuk Pemilu 2024, Mohan Minta KPU Dekati Pemilih Gen Z

Selain dana penyelenggaraan Pemilu, Pemkot Mataram juga mengalokasikan dana hibah untuk TNI/Polri sebagai dana pengamanan Pilkada tahun 2024.

Editor: Sirtupillaili
Dok.Diskominfotik Mataram
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana (kiri) menyerahkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin, di aula pendopo kantor Wali Kota Mataram, Jumat (27/10/2023). 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Setelah melalui proses cukup panjang, akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyetujui angka ideal untuk pendanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram besama Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram menyepakati hibah Rp 25 miliar untuk Pemilu 2024.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di Aula Pendopo Kantor Wali Kota Mataram, Jumat (27/10/2023).

"Saya putuskan untuk dibulatkan, untuk KPU sebesar Rp 18 miliar dan untuk Bawaslu Rp 7 miliar. Inilah proses yang kami lakukan sampai diadakannya Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini," kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, sebagaimana dirilis Pemkot Mataram.

Selain itu, Pemkot Mataram juga mengalokasikan dana hibah untuk TNI/Polri sebagai dana pengamanan Pilkada.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Pelayanan di Era Digital, Pemkot Mataram Gelar Rakor Kepegawaian

"Semoga dana hibah ini dapat dimanfaatkan untuk hasil yang terbaik bagi Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan Pemilukada yang berkualitas," harap Mohan Roliskana.

Lebih jauh, Mohan mengatakan, Pemilu 2024 adalah Pemilu pertama untuk Gen Z.

Dari data yang ditetapkan KPU Pusat, DPT Pemilu 2024 sebanyak 204 juta lebih pemilih, dari jumlah tersebut sebanyak 66 juta lebih pemilih adalah generasi milenial atau mereka yang lahir pada 1980 hingga 1994.

Kemudian, pemilih dari generasi Z atau yang lahir mulai 1995 hingga 2000-an sebanyak 46 juta lebih.

Jika diakumulasikan, total pemilih dari kelompok generasi milenial dan generasi Z berjumlah lebih dari 113 juta pemilih, atau sebanyak 56,45 persen dari total keseluruhan pemilih.

Artinya, pilihan Generasi Milenial dan Gen Z akan menjadi penentu bagi Indonesia bakal to be or not to be selama 10 hingga 15 Tahun ke depan.

Karena itulah mereka diharapkan untuk tidak golput.

“Hal ini menjadi tantangan yang harus kita kalahkan bersama, apalagi dari 315 ribu lebih pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Mataram, terdapat juga cukup banyak pemilih generasi muda yang memiliki hak pilih untuk pertama kalinya,” ujarnya.

Menurutnya, KPU sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu sebaiknya mengaktifkan peran serta generasi milenial dan Gen Z ini.

Ajak mereka, rangkul mereka, dan jangan lupa mendakati komunitas mereka, sehingga bisa diketahui dan digali kreativitasnya.

"Karena yang paling paham terkait dengan perilaku dan bagaimana berkomunikasi dengan generasi mereka adalah mereka sendiri," katanya.

Serta ajak mereka untuk lebih menseriuskan diri ketika bicara tentang Pemilu. Kemudian membuat Pemilu ini menjadi susuatu menarik sesuai dengan tren usia mereka.

"Tentu dengan gaya berkomunikasi mereka, agar peraturan KPU yang agak berat mungkin bahasanya, bisa tersampaikan kepada mereka dengan mudah," ujarnya.

Mohan menegaskan, kegiatan ini menjadi wujud dukungan dan komitmen Pemkot Mataram selaku pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Pilkada.

"Hal ini bukan hanya kewajiban KPU dan Bawaslu namun merupakan hal kompleks yang juga melibatkan pemerintah, aparat, dan seluruh masyarakat," ujarnya.

Semua pihak berkepentingan menciptakan iklim demokratis yang kondusif, termasuk perlunya sosialisasi pengawasan pemilu, pendidikan pemilih pemula, dan edukasi.

"Karenanya saya berharap dengan ditandatanganinya NPHD ini, pemanfaatannya betul-betul tepat sasaran," imbuhnya.

Mohan Roliskana juga menyampaikan pentingnya peran pers dan media massa dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Informasi yang sampai kepada masyarakat mempunyai arti penting dalam menjaga stabilitas keamanan sepanjang proses pelaksanaan Pemilu berlangsung.

“Kami meminta pers dan media massa senantiasa memberikan informasi yang akurat dan konstruktif," harapnya.

Mohan juga meminta kepada masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang diterima.

"Insya Allah Pemilukada tahun 2024 bisa berjalan dengan baik, jujur dan adil, berkualitas dan bermartabat,” tandasnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved