Menkominfo Budi Arie: Hoaks Pemilu Paling Banyak Ditemukan di Facebook

TRIBUNLOMBOK.COM - Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, total 101 isu hoaks yang beredar mengenai Pemilu sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 dengan peningkatan hampir 10 kali lipat.

"Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak Meta,” ujarnya, Jumat (27/10/2023) dikutip dari laman resmi Kominfo.

Menkominfo menyatakan kondisi itu harus menjadi perhatian bersama.

Pasalnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

"Sebagai salah satu bentuk information disorder, akibatnya Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) antarwarga," tandasnya.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham NTB Gelar Penyuluhan Hukum untuk Mencegah Berita Hoaks

Seperti Disinformasi Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden Setelah MK Kabulkan Batas Usia, Disinformasi Komisi Pemilihan Umum Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan.

"Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu kita," ungkapnya.

Budi Arie mengaku pihaknya menyiapkan tiga langkah strategis dalam menangkal hoaks Pemilu.

Budi Arie menyatakan langkah itu mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan konten hoaks bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara platform media sosial serta peningkatan patroli siber.

“Pertama, kami akan lakukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks Pemilu dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya,” ujarnya.

Baca juga: Bawaslu NTB Pantau Kampanye Caleg di Medsos: Awasi Politik Identitas, Hoaks, Hingga Black Campaign

Kementerian Kominfo juga melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menangani penyebaran konten hoaks Pemilu.

"Ketiga, Kementerian Kominfo meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoaks Pemilu," tandas Menteri Budi Arie.

Menkominfo mengakui bahwa langkah dan upaya tersebut tidak dapat serta merta menanggulangi peredaran konten hoaks Pemilu.

Budi Arie mengimbau agar masyarakat jangan sampai terpancing berita sensasional yang berpotensi memicu emosi.

Lebih dari itu, Menkominfo mendorong masyarakat tidak membagikan berita tanpa mengecek kebenaran terlebih dahulu.