PSI Cari Jalan Pintas Lolos ke Parlemen, Dikhawatirkan Ada Operasi Masif Penguasa

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai mencari jalan pintas dengan menunjuk putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai ketua umum partai untuk bisa lolos ke parlemen pada Pileg 2024.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP NasDem Effendi Choirie alias Gus Choi yang menilai kalau PSI tidak punya figur yang layak untuk memperoleh kursi di DPR.

"Sisi PSI juga menunjukkan kelemahanya yang nyata bahwa PSI tidak punya figur yang layak jual untuk meloloskan ke Senayan. Karena itu, PSI mencari jalan pintas dengan cara menampilkan anak presiden sebagai ketua umum," kata Gus Choi saat dimintai tanggapannya, Selasa (26/9/2023).

Lebih lanjut, Gus Choi juga menilai kalau PSI telah mengambil kesempatan dengan menunjuk Kaesang sebagai ketua umum. Gus Choi juga menilai PSI kurang etis dengan penetapan tersebut, terlebih, Kaesang merupakan anak dari seorang presiden.

"Ini jelas sebuah ikhtiar supaya PSI bisa lolos ke senayan. Kesempatan dalam kesempitan," ucapnya.

"Sebagai anak presiden, pemimpin tertinggi negara ini, mestinya sabar tidak kesusu untuk jadi pejabat, pimpinan partai, atau jadi wali kota. Itu kurang pantas, kurang elok," sambung Gus Choi.

Terkait hal itu, dia menilai muncul kekhawatiran timbulnya abuse of power atau penyalahgunaan jabatan dari sisi orangtua Kaesang yang merupakan presiden. "Ada potensi menyalahgunakan jabatannya, langsung atau tidak langsung untuk menyukseskan anaknya dan partai yang dipimpin anaknya," tukas dia.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyoroti penunjukan Kaesang sebagai Ketum PSI, akan membuka peluang besar bagi PSI untuk penetrasi lebih jauh ke segmen pemilih loyal Jokowi.

Baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, khususnya di Sumatera Utara di Barat Indonesia dan juga wilayah Indonesia Timur. Apalagi, janji Kaesang untuk meloloskan PSI dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen pada Pemilu 2024 dinilai akan menggunakan unsur kekuasaan yang massif.

"Besar kemungkinan akan mendorong terjadinya operasi politik yang massif yang didukung oleh kekuasaan, karena hal ini menyangkut karir dan kredibilitas politik putra sang penguasa," kata Umam, Selasa (26/9/2023).

Karena itu, Umam menyebut di satu sisi, ini menjadi angin segar bagi PSI yang akan semakin dinamis dan kompetitif.

Namun di sisi lain, manuver ini juga perlu menjadi peringatan politik dini (early political warning) terutama bagi mesin politik PDIP yang berpotensi tergerus suaranya oleh agresivitas mesin politik PSI.

Apalagi efek ekor jas (coat tail effect) Jokowi yang dalam Pemilu 2014 dan 2019 lalu lebih banyak dinikmati PDIP, berpeluang tergerus akibat dilumpuhkan oleh seruan dan ajakan Kaesang kepada para seluruh jaringan relawan Jokowi untuk berjuang bersama di PSI.

Hal itu juga dikonfirmasi oleh massifnya sejumlah baliho dan street media lainnya yang menegaskan pesan kedekatan Projo dan relawan Jokowi lainnya dengan PSI.

"Artinya, potensi naiknya elektabilitas PSI berpeluang menciptakan 'kanibalisme elektoral' pada basis pemilih PDIP. Sebab, keduanya memiliki basis pemilih bercorak nasionalis yang relatif serupa," jelas Umam. (*)