Pemilu 2024

Giring yang Usul Kaesang Jadi Ketum PSI, Hasto Bantah Ada Pertemuan Khusus di Rumah Megawati

Kaesang telah resmi menjadi bagian dari PSI pada akhir pekan lalu. Bahkan, kartu tanda anggota (KTA) PSI itu langsung diserahkan Giring kepada Kaesang

|
Editor: Dion DB Putra
Instagram @erinagudono
Keasang Pangerep dan istrinya Erina Gudono. 

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengusulkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai Ketum PSI.

Grace menyebut usulan Giring itu sama dengan usulan dari pengurus PSI di daerah.

Baca juga: Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep Jadi Ketua Umum PSI

"Aspirasi itu ada. Begitu pula para pengurus daerah," ujar Grace saat dimintai konfirmasi, Senin (25/9/2023).

Hanya saja, Grace belum mau berkomentar banyak perihal Giring yang ternyata mengusulkan Kaesang jadi Ketum PSI ini. Sebab, saat ini mereka masih menggelar rapat menjelang Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI dimulai.

"Ini sedang tengah-tengah rapat. Nanti di-update lagi ya mas," ujarnya.

Dalam Kopdarnas PSI, mereka akan membahas usulan mengenai Kaesang menjadi Ketum PSI.

"Memang banyak aspirasi dari DPW dan DPD PSI, setelah mengetahui Mas Kaesang bergabung menjadi anggota PSI, agar Mas Kaesang menjadi Ketua Umum PSI," ujar Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka saat dimintai konfirmasi, Minggu (24/9/2023) malam.

Kaesang telah resmi menjadi bagian dari PSI pada akhir pekan lalu. Bahkan, kartu tanda anggota (KTA) PSI itu langsung diserahkan Giring kepada Kaesang di kediaman Presiden Jokowi di Solo.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah ada pertemuan di kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri membahas soal putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang bergabung ke PSI.

Pertemuan itu dikabarkan terjadi pada 21 September 2023, dua hari sebelum Kaesang resmi menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) dari PSI.

"Pertemuan itu tidak ada," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Ditanya lebih lanjut apakah Megawati marah mendengar kabar Kaesang bergabung ke PSI, Hasto juga tak menjawab. Ia pun meminta pertanyaan soal Megawati yang dikaitkan dengan Kaesang berpindah ke isu lain.

Awak media pun menanyakan hal lain yang masih terkait Kaesang. Pertanyaannya mengungkit perbedaan partai politik antara Megawati dengan sang adik, almarhumah Rachmawati Soekarnoputri.

Rachmawati diketahui merupakan politikus Partai Gerindra, berbeda dengan Megawati. Hal ini kemudian disamakan oleh publik dengan kasus Kaesang yang bergabung PSI, bukan PDIP atau mengikuti jejak sang ayah dan saudaranya, Gibran.

"Ya publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan," ujar Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Kaesang resmi menjadi kader PSI pada Sabtu (23/9/2023).

Peresmian ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis KTA oleh Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha di Kediaman Presiden Jokowi, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jateng.

Istri Kaesang, Erina Gudono, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni tampak hadir dalam acara penyerahan KTA itu.

Masyarakat agar hati-hati

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dengan manuver PSI dan Kaesang Pangarep.

Kaesang yang baru saja masuk dan jadi kader dari PSI, langsung menjadi Ketua Umum PSI. Padahal, Kaesang belum berpengalaman dan dirinya belum dianggap mempunyai kapabilitas sebagai pemimpin.

"Ya mestinya rakyat perlu hati-hati karena kita ini perlu mencari sosok politisi yang berintegritas, berlatar belakang baik, berpendidikan, berpengalaman, memiliki track record bagus," kata Ujang dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Senin (25/9/2023).

Ujang menilai, kondisi yang saat ini masih identik pada money politic, membuat masyarakat kerap jatuh pada kesalahan menentukan pemimpin.

Untuk itu, kata Ujang, masyarakat perlu jeli dalam menentukan pilihannya dan tidak terjebak pada kondisi kekuasaan dipegang oleh segelintir orang hanya berdasarkan politik oligarki.

"Ya semua harus hati-hati ke politisi. Karena di kita ini belum bisa membangun kualitas politisi yang unggul, yang baik, yang ada ya karena sistem pemilunya masih liberal, masih rusak, berdasarkan sistem money politic, ya akhirnya orang-orang yang berkualitas, enggak jadi," tegasnya. (*)

 

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved