Adhar Hakim Desak Pj Gubernur NTB Lakukan Normalisasi Tata Kelola Birokrasi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Hari ini, Selasa, 19 September 2023, Lalu Gita Ariadi dilantik menjadi Penjabat Gubernur NTB oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, di Jakarta.

Selama setahun lebih, Lalu Gita akan mengambil estafet kepemimpinan di masa transisi sampai pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar.

Posisi Lalu Gita sebagai Pj gubernur sangat strategis sampai gubernur baru terpilih.

Adhar Hakim, pendiri Lembaga Riset dan Konsultan Kebijakan Publik Policy Plus mengharapkan, Lalu Gita benar-benar memaksimalkan tugas yang diberikan kepada dirinya.

Salah satu isu yang sangat krusial menurutnya adalah penataan birokrasi yang selama ini masih karut marut.

Adhar Hakim menilai dalam lima tahun belakangan, penataan birokrasi Pemprov NTB sangat tidak efektif.

"Penjabat Gubernur NTN Lalu Gita Aryadi harus menata kembali birokrasi dengan konsep kerja yang efektif dan lebih fokus pada isu-isu strategis. Waktu yang pendek sebaiknya berfokus pada hal-hal strategis," tegas mantan kepala perwakilan Ombudsman RI NTB ini.

Adhar Hakim menyarankan agar masa kerja yang tidak lebih dari 1,6 tahun berfokus pada isu strategis jangka pendek, namun dapat menjadi pijakan kebijakan jangka panjang.

Isu-isu tersebut antara lain normalisasi tata kelola birokrasi, penertiban belanja APBD, hingga merapikan sejumlah isu sosial dan hukum proyek nasional di NTB.

Diantaranya ITDC serta mengawal kontestasi politik berupa pilpres, pilgub, dan pileg.

"Siapa pun di NTB paham, isu penataan birokrasi selama lima tahun ini cukup krusial. Bayangkan dalam lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, terjadi proses mutasi hingga sedikitnya 40 kali," bebernya.

Jika dirata-ratakan, terjadi delapan kali mutasi setiap tahun.

Angka ini tentu, kata Adhar, bukanlah angka yang menyehatkan bagi iklim kerja birokrasi.

"Niat meningkatkan kinerja birokrasi menjadi pertanyaan besar di tengah kegelisahan dan motivasi kerja birokrasi yang melemah," katanya.

Kebijakan mutasi selama ini sangat subjektif. Bahkan tercatat ada seorang kepala OPD yang bergerak mutasi enam kali hanya dalam 2,5 tahun.