Perangkat Desa di Lombok Timur Diminta Netral pada Pemilu 2024

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur menyebut aparatur desa rawan terjebak politik praktis pada Pemilu 2024.

Kepala Dinas PMD Lombok Timur, Salmun Rahman para aparatur desa hadir pada proses Pemilu untuk menjaga situasi wilayah tetap aman,tertib dan Kondusif.

"Saya minta untuk Kepala Desa, Perangkat Desa,dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk sama-sama mengajak masyarakat menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah masing-masing," ucap Salmun setelah di konfirmasi TribunLombok.com, Selasa (12/9/2023).

Salmun meminta Kades, Perangkat Desa, BPD untuk membantu kelancaran Pemilu dan bersikap netral.

Baca juga: Pangdam IX/Udayana Imbau Prajurit TNI Jaga Netralitas pada Pemilu 2024

Dengan tidak terlibat dan melibatkan diri untuk menjadi tim sukses untuk partai politik ataupun calon tertentu.

"Kita harapkan perangkat Desa, dan BPD, Membantu KPU untuk mensukseskan pemilu serentak dan menjaga netralitas," jelasnya.

Pemerintah desa harus mampu mengambil tindakan terhadap gangguan keamanan di wilayah.

Yakni dengan menjalin komunikasi, koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan, baik yang ada di Desa setempat, Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi.

Baca juga: KPID NTB Harap Siaran Televisi Lokal Tidak Bikin Gaduh Jelang Pemilu 2024

Ketua BPD Desa Kotaraja L Isnaini mengungkapkan harusnya yang perlu disorot adalah kurang tegasnya pemerintah daerah pada sanksi.

Hal itu kemudia yang membuat banyak oknum Kepala Desa ataupun perangkat desa yang menjadi timses pada partai atau calon tertentu.

"Ketegasan Pemerintah pada sangsi kepada oknum Kades, perangkat desa, taupun BPD nol besar, sehingga banyak yang ikut menjadi timses partai ataupun calon tertentu," singkatnya.

(*)