DPP PDIP Wanti-wanti Caleg di NTB agar Tidak Saling Seruduk

Apalagi menjelang kian dekatnya kalender Pemilu 2024.

Anggota DPR itu mengaku, dalam hitungan bulan PDIP akan menghadapi tugas-tugas yang makin berat.

Sehingga rakerda menjadi penting dalam rangka menyusun program partai ke depan, evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan, dan menyusun strategi pilpres dan pileg.

Perkuat Saksi

Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat melaporkan bahwa pihaknya di DPD PDIP NTB telah melaksanakan amanat yang tertuang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP yang dihelat beberapa waktu yang lalu.

Amanat dalam rakernas, kata Rachmat menjadi pedoman seluruh pengurus dan kader di NTB untuk bergerak.

"Sesungguhnya pesan ini sudah kami laksanakan. Begitu selesaikan rakernas III, kami sudah sampaikan ke daerah. Perintah DPP setiap hari kita laksanakan," ujar Rachmat.

Baca juga: Perintah Megawati kepada Kader PDIP Masih Sama yaitu Perkuat Akar Rumput

Anggota DPR itu mengingatkan, ketaatan dan loyalitas kader terhadap partai menjadi modal dasar berpartai.

"Harapan saya, kepada seluruh kader, kinerja Caleg se-NTB, tugas mereka paling utama mencapai kemenangan adalah memperkuat saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," jelasnya.

Rachmat meminta kader, pengurus, termasuk para bacaleg untuk tidak leha-leha. Mengingat kalender pemilu 2024 kian dekat.

Mesin partai, kata Rachmat akan dapat berjalan baik ketika seluruh elemen yang ada di dalamnya berfungsi dengan baik. Menjalankan tupoksinya masing-masing.

Jika demikian, Rachmat optimis seluruh target yang telah dibebankan DPP PDIP di NTB, akan dapat direalisasikan.

"Jangan leha-leha. Harus saling membantu, aktif bekerja. DPC harus melibatkan seluruh stakeholder di dalam partai, untuk kemenangan partai," terangnya.

Di ujung pidatonya, Rachmat menerangkan bahwa seharusnya rakerda III DPD PDIP NTB akan dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Namun, Rachmat mengaku, Hasto Kristoyanto berhalangan hadir lantaran harus menemani kegiatan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

(*)