Tidak Kebagian DAK Stunting Kemenkes, Bappeda Kota Mataram Punya Anggaran Sendiri Rp2 Miliar

Laporan wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kota Mataram tidak mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meski angka stunting di ibu kota NTB ini masih 21 persen.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram Muhammad Ramayoga mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan lebih dari Rp 2 miliar untuk penanganan stunting.

Anggaran tersebut dialokasikan dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram selain itu Pemkot Mataram dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).

"Ada dana dana yang dari APBD, untuk penanganan stunting tidak hanya dari pusat, tapi juga kita tangani dari dana DBHCT yang kita alokasikan," jelas Ramayoga kepada TribunLombok.com, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: Lombok Timur dan Kota Mataram Tidak Kebagian Rp45 Miliar Anggaran Stunting dari Kemenkes

Dana tersebut dialokasikan untuk pemberian susu kejar tumbuh, kepada anak-anak yang mengalami stunting akut.

Selain itu juga untuk pemberian makanan tambahan yang masuk ke dalam program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat).

"Susu kejar tumbuh ini khusus untuk bayi stunting akut itu sekitar Rp 1,3 miliar yang ada di dinas kesehatan, sementara untuk dapur sehat atasi stunting (Dahsat) ada sekitar 1 miliar lebih," jelasnya.

Pemkot Mataram juga atasi stunting melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Yakni pada Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP2KB) yang membuat buku pedoman atasi stunting, dengan melibatkan stakeholder dan OPD.

(*)