Jadi Ketum Golkar Wajib Punya Modal Rp600 Miliar, Jusuf Kalla: Jangan Harap Kalau Tidak Punya

TRIBUNLOMBOK.COM - Eks Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengungkap jumlah modal untuk jadi ketua umum.

JK mengungkap perlunya modal besar agar bisa menjadi Ketum Partai Golkar, menyinggung soal wacana Munaslub.

"Kalau sekarang anda menjadi Ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp 5-600 miliar," kata Jusuf Kalla, Senin (31/7/2023), dikutip dari Tribunnews.

Wakil Presiden ke-12 RI itu menyebut fenomena modal jadi Ketum ini terjadi pula di partai lain.

Meskipun ada pengecualian bagi partai-partai tertentu.

Baca juga: Seluruh Ketua DPD Golkar Menyerahkan Keputusan Soal Pilpres kepada Airlangga Hartarto

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, NasDem," kata dia.

"Tapi partai yang sudah go publik, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar, kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah, jadi itulah," sambungnya.

JK pun mengambil contoh di PKB saat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Ketua Umum.

Saat itu pendiri PKB yakni Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dilengserkan Cak Imin yang merupakan keponakannya secara langsung.

"Kecuali PKB, Gus Dur masih ada dilawan keponakan. Menang keponakan. Itulah. pendiri masih ada dilawan. Ah inilah politik, politik Indonesia mempunyai ragam beragam," kata dia.

Maka, JK tak setuju dengan adanya wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Munaslub tersebut mengemuka untuk melengserkan kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Sangat tidak setuju," ucapnya.

JK menilai Munaslub hanya akan menurunkan marwah Partai Golkar.

Apalagi, Pemilu 2024 kini semakin dekat.

"Karena (Munaslub) itu akan lebih menurunkan harkat, marwahnya Golkar," ujarnya.

Sebab itu, JK mengajak seluruh kader Golkar untuk solid menghadapi Pemilu 2024.

Dia meminta tak ada upaya untuk menggiring Partai Golkar ke situasi sulit.

"Jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit, jadi siapapun yang harus memahami itu. Bahwa ini soal organisasi harus bersatu," urai JK.

Bahkan, JK menilai Golkar terlambat menentukan arah koalisi.

"Ya mau apa lagi, mau evaluasi apa lagi, karena Golkar sendiri agak telat sebenarnya mencari," kata JK.

Selain itu, JK menilai Golkar saat ini sangat bergantung penguasa dalam menentukan sikap politik, termasuk arah koalisi.

Baca juga: Ganjar Berharap Golkar Segera Memutuskan Sikap untuk Mendukung Dirinya

Menurutnya hal itu akan mengganggu kemandirian partai.

"Sel demokratis berbahaya kalau begini terus, partai sendiri tidak mandiri," ucapnya.

"Apabila partai diganggu lagi makin kacau politik ini," ujarnya.

Belakangan muncul wacana Munaslub Partai Golkar. Isu Munaslub itu dalam upaya menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan 38 Ketua DPD 1 Golkar dari seluruh Provinsi se-Indonesia di Bali, pada Minggu (30/7/2023).

Adapun, sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan itu diantaranya soal penolakan wacana Munaslub dan muncul dorongan untuk bergabung dan mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

(Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jusuf Kalla Ungkap Modal untuk Jadi Ketua Umum Partai Politik Rp 600 Miliar, Termasuk Golkar