Sosok Lalu Hadrian Irfani, Ketua DPW PKB NTB yang Nyaleg DPR RI Bawa Janji Dana Desa Rp5 Miliar

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Hadrian Irfani mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg) DPR RI pada Pemilu 2024.

Anggota DPRD NTB ini bertekad menghimpun aspirasi lebih luas lagi dengan naik kelas ke Senayan.

PKB memberi kepercayaan kepada Lalu Hardian Irfani naik kelas untuk maju ke DPR RI melalui Dapil NTB II Pulau Lombok.

"Saya duduk di lembaga legislatif mewakili suara-suara rakyat, membawa aspirasi mereka ke forum legislatif, dan berjuang untuk kebijakan yang berpihak kepada umat,” kata tokoh kelahiran Lombok Tengah, Minggu (2/7/2023).

Langkah PKB yang memercayakan Ari, sapaan karibnya, bertarung untuk kursi DPR RI dari Dapil Pulau Lombok bukan tanpa alasan.

Baca juga: Ingin Putra Daerah NTB Duduk di Senayan, PKB Usung Lalu Hadrian Irfani di Pileg DPR RI

Ketua Komisi V DPRD NTB ini punya modal aspirasi masyarakat Pulau Lombok dari kalangan Nahdiyin yang ingin putra asli NTB bisa duduk di kursi DPR RI.

Sebab, dua periode sebelumnya Anggota DPR RI dari PKB dari Dapil Pulau Lombok bukanlah putra asli kelahiran Pulau Seribu Masjid.

Aspirasi deras itu, kemudian direspons positif Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar.

Wakil Ketua DPR RI itu kemudian memantapkan dukungan kepada Ari.

Naik kelas dengan menjadi Calon Anggota DPR RI, Ari ingin mermperluas perkhidmatan kepada umat.

Dengan posisinya sebagai Anggota DPRD NTB saat ini, Ari menyebut, ruang untuk berkhidmat kepada umat Islam memang sedikit lebih terbatas.

Sebab, dirinya hanya mewakili masyarakat yang ada di satu daerah pemilihan yang ada di satu kabupaten, yakni Lombok Tengah.

”Insya Allah di DPR RI saya melihat ada ruang pengabdian yang lebih lebar," bebernya.

Ari punya hitung-hitungan politik yang akurat untuk maju memperebutkan kursi DPR RI.

Sebagai tokoh yang telah lama aktif dalam komunitas masyarakat dan kaum Nahdiyin dan memiliki rekam jejak dalam pelayanan publik, Ari memiliki visi untuk mewujudkan sistem legislatif yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi umat Islam, serta mempromosikan nilai-nilai agama yang menjadi pijakan bagi masyarakat.

Salah satu komitmen utama Ari, adalah memastikan bahwa legislasi dan budgeting yang ada akan memperkuat dan melindungi hak-hak umat Islam, serta memajukan kepentingan mereka di berbagai bidang, seperti pendidikan Islam, keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Ari menjelaskan, salah satu fokusnya adalah memperjuangkan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi anak-anak, serta mengadvokasi kebijakan yang mendukung pembangunan dan pemeliharaan masjid.

Ari memantapkan tekad kuat untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dia berencana untuk mendirikan forum konsultasi publik yang melibatkan pemimpin agama, akademisi, serta anggota masyarakat lainnya untuk mendiskusikan dan merumuskan kebijakan yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Selain itu, Ari juga telah berkomitmen untuk melawan diskriminasi dan intoleransi terhadap umat Islam. Ia hendak mewakafkan diri untuk memperjuangkan kebijakan yang melindungi kebebasan beragama dan menghentikan tindakan diskriminatif terhadap umat Islam, baik dalam lapangan pekerjaan maupun di masyarakat umum.

”Hanya dengan kita menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan, masyarakat dapat berkembang dalam harmoni dan perdamaian,” ucap Lalu Ari.

Baca juga: PKB Lombok Tengah Pastikan Bakal Usung Kader Sendiri di Pilkada 2024

Janji Dana Desa Minimal Rp5 Miliar

Ari telah secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan di berbagai komunitas, serta mendukung program-program yang meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Alasan itu yang membuat Ari begitu yakin dengan modal infrastruktur partai yang solid dan jaringan kaum Nahdliyin.

Ari optimistis bisa meraih kursi DPR RI berikut agenda besar PKB yang memperjuangkan aspirasi dari seluruh masyarakat desa.

Salah satu aspirasi tersebut, adalah memperjuangkan agar setiap desa tidak hanya di NTB, tapi di seluruh Indonesia, akan memperoleh dana desa minimal Rp 5 miliar.

Lalu Ari ingin menjadi secercah harapan hadirnya perubahan positif melalui keterwakilan politik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan umat melalui lembaga parlemen.

(*)