Kemenkumham NTB
TIMPORA Tingkat Provinsi NTB Gelar Rapat Koordinasi Menyambut MotoGP Mandalika 2023
Rapat itu merupakan bagian dari persiapan menyambut event internasional MotoGP di Sirkuit Mandalika pada Oktober 2023 mendatang.
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) gelar rapat koordinasi tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB pada Selasa 23 Mei 2023 bertempat di Aston Inn Mataram.
Rapat itu merupakan bagian dari persiapan menyambut event internasional MotoGP di Sirkuit Mandalika pada Oktober 2023 mendatang.
Baca juga: Tim PORA NTB Sidak Gili Trawangan, Tidak Ditemukan Adanya Dokumen Ilegal
Mengambil tema Sinergitas dan Kolaborasi Pengawasan Orang Asing di NTB, rapat ini digelar untuk menyambut event kelas dunia yang akan mendatangkan banyak wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk itu perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan instansi lain dalam wadah TIMPORA dalam menjaga dan mengawasi lalu lintas orang asing yang datang untuk menyaksikan MotoGP.

"Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas keberadaan orang asing yang masuk maupun keluar NTB untuk menjaga kondusifitas kemanan nasional dari dampak negatif dari kegiatan orang asing," tutur Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi, yang membuka acara mewakili Kepala Kantor Wilayah, Romi Yudianto.
Tugas TIM PORA menurut Permenkumham No.50 Tahun 2016 tentang TIMPORA yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan atau lembaga pemerintahan terkait.
"Pengawasan orang asing bukan hanya persoalan keimigrasian semata, tapi juga menjadi persoalan sosial dan politik dalam kehidupan bermasyarakatan. Tugas kita sebagai aparat penegak hukum mencari solusi atas persoalan tersebut," kata Zulhairi.
Wilayah NTB memiliki daya tarik tersendiri dengan lokasi alam yang strategis untuk dijadikan tempat investasi dan berlibur dengan kekayaan budaya yang kental sehingga menjadi salah satu destinasi utama yang meningkatkan arus lalu lintas orang, barang dan jasa yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.
Mengacu pada kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian yaitu selective policy, visa hanya diberikan kepada orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
Dengan alasan itu lah perlunya kolaborasi antar instasi, dengan adanya TIMPORA.

"Kami berharap rapat ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing khususnya di NTB, sehingga apapun bentuk pelanggaran orang asing dapat terdeteksi secara responsif dan dilakukan penegakan hukum sesuai tugas dan fungsi masing-masing," tutup Zulhairi. (*)
Tim Pengawasan Orang Asing
Zulhairi
Kakanwil Kemenkumham NTB Romi Yudianto
Romi Yudianto
MotoGP Mandalika 2023
Kemenkumham NTB
Kanwil Kemenkum NTB dan Pemda Dompu Lakukan Rapat Harmonisasi 7 Raperbup |
![]() |
---|
Kementrian Hukum Pastikan Proses Sumpah Naturalisasi 3 Pemain Sepakbola di Roma Sudah Siap |
![]() |
---|
Kanwil Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda dan Raperkada Kota Bima Demi Produk Hukum Berkualitas |
![]() |
---|
Kakanwil Kemenkum NTB Serahkan Sertifikat Merek Kolektif pada 30 Centimeter Community |
![]() |
---|
Yasmon: Perlindungan Kekayaan Intelektual Kunci Sukses Usaha di Era Ekonomi Kompetitif |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.