7 Alasan Mengapa Dubes Indonesia untuk Turki Lalu Iqbal Layak Jadi Gubernur NTB

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sejumlah nama calon gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai bermunculan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Salah satu tokoh yang kini digadang-gadang akan turun gelanggang sabagai calon gubernur NTB adalah Dubes Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal.

Walau belum ada pernyataan resmi, pria kelahiran Praya Lombok Tengah ini terus disebut-sebut akan maju.

Dia pun sudah mendapat dukungan dari sejumlah tokoh di NTB. Salah satu dukungan datang dari Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Fahrurrozi.

Partai Gelora NTB secara terbuka mendorong duta besar Lalu Muhammad Iqbal untuk bersaing menjadi calon gubernur di Pilkada 2024.

Baca juga: Sosok Lalu Muhammad Iqbal di Mata Keluarga, Duta Besar Termuda RI untuk Turki Asal Lombok Tengah

Kepada TribunLombok.com, Lalu Fahrurrozi mengungkapkan 7 alasan mengapa Lalu Muhammad Iqbal harus maju dalam pemilihan gubernur NTB.

"Kepemimpinan di provinsi memerlukan perpaduan antara pandangan yang luas, visi yang bagus dan kemampuan teknokratik, menjahit komunikasi antara pusat dan daerah," katanya, Sabtu (6/5/2023).

"Berbeda dengan kualitas yang diperlukan untuk kepemimpinan skala desa dan kabupaten yang lebih fokus pada layanan dasar," katanya.

Menurutnya, ada tujuh alasan mengapa Lalu Muhammad Iqbal layak maju di Pilgub NTB 2024.

Pertama, pergaulan Lalu Muhammad Iqbal luas di tingkat nasional maupun internasional.

"Kualitas ini kita perlukan utk pengembangan NTB sebagai destinasi internasional," katanya.

Kedua, kepemimpinan lokal (kabupaten) atau skala regional (provinsi) memerlukan sentuhan teknokratik.

"Yang saya maksud dengan teknokratik itu kemampuan untuk mendetailkan visi menjadi sesuatu yang lebih terukur, punya perhatian pada isu-isu yang lebih mikro," katanya.

"Miq Iqbal berlatar belakang birokrasi, terlatih, dan terdidik untuk disiplin dalam hal-hal yang lebih rumit dan rinci," tambahnya.

Alasan ketiga, kata Lalu Fahrurrozi, menjadi pemimpin provinsi menuntut kebutuhan untuk berkomunikasi secara baik dan positif dengan kabupten/kota.