Berita NTB

Ketua DPRD NTB Ungkap Asal Utang Pemprov ke Kontraktor: Proyek Reguler Hingga Pokir Dewan

Sejumlah utang Pemprov NTB telat dibayar karena terhambat pandemi Covid-19 dan PAD yang tidak tercapai

Penulis: Jimmy Sucipto | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/LALU HELMI
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. Sejumlah utang Pemprov NTB telat dibayar karena terhambat pandemi Covid-19 dan PAD yang tidak tercapai. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memastikan akan membayar utang proyek ke kontraktor.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda mengungkap, sejumlah proyek yang belum dilunasi ini berasal dari proyek reguler, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB, hingga bantuan sosial (Bansos).

"Proyeknya tidak berasal hanya dari DPRD NTB saja. Dari gubernur dan reguler juga," beber Isvie, Kamis (4/5/2023).

Isvie menegaskan kembali penjelasan Gubernur NTB Zulkieflimansyah soal alasan mengapa utang ini telat dibayar.

Baca juga: Ketua DPRD NTB Yakin Utang Pemprov Rp 75 Miliar Lunas Dibayar Awal Juni

"Pak Gubernur kan sudah menjelaskan. Persoalan Covid-19, persoalan bencana alam, ini kan menguras banyak sekali keuangan kita. Belum lagi banyaknya sumber pendanaan yang tidak mencapai target, contohnya Gili," tandas Isvie.

Isvie menjelaskan, pembayaran utang yang dilakukan tidak menggunakan sistem tebang pilih.

Seluruh kontraktor akan menerima pembayaran utang.

Dalam laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari total utang Pemprov NTB sebesar Rp 300 miliar, kini tersisa Rp 75 miliar.

Isvie menegaskan sejumlah hutang tersebut akan dibayar pada awal Juni 2023.

"Menurut penjelasan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) seluruh rekanan yang berutang akan dibayarkan. Hanya saja, harus bertahap hingga minggu pertama," ungkap Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda di ruangannya, Kamis (4/5/2023).

Isvie menjelaskan, Pemprov NTB hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 15 miliar, dan sedang mencarikan solusi untuk membayar utang Rp 75 miliar dimaksud.

Isvie menegaskan Pemprov NTB tidak akan menjual aset maupun melakukan pinjaman untuk melunasi utang tersebut.

Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB di bulan Mei 2023 cukup menggembirakan.

"Angka PAD dalam angka yang baik. Berkisar Rp187 miliar per bulan. Insya Allah akan ada penyelesaian terbaik," paparnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved