Tingkatkan Perputaran Ekonomi, Pemprov NTB Genjot Belanja Pemerintah

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai kuartal kedua tahun 2025 ini, mencapai 45 persen atau sekitar Rp2,8 triliun. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BPKAD) Nursalim mengatakan, realisasi belanja ini terus meningkat dari kuartal pertama tahun 2025 ini. 

Sementara itu realisasi pendapatan sampai dengan pertengahan tahun 2025 ini juga, menunjukkan trend positif dengan realisasi sebesar Rp3,3 triliun atau 54,21 persen. 

"Sudah bagus pertumbuhan ini, tidak terlalu jomplang antara realisasi pendapatan dan belanja," kata Nursalim, Jumat (8/8/2025).

Lebih lanjut mantan Karo Organisasi Setda NTB ini mengatakan, untuk meningkatkan realisasi belanja ini juga sejumlah utang proyek tahun 2024 juga akan dibayarkan.

Baca juga: Investasi NTB Tumbuh 47,16 Persen dari Target Nasional, Sektor ESDM Jadi Primadona

Pembayaran ini akan dilakukan melalui skema pemotongan denda, seperti proyek renovasi Islamic Center dan Rumah Sakit Mandalika. 

"Sudah saya koordinasi mungkin minggu ini akan dibayarkan, kalau IC sekitar enam miliar (utang) langsung dipotong denda, nanti kita lihat berapa dendanya yang jelas kami sudah antar SPN (Surat perbendaharaan negara)," kata Nursalim. 

Namun ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan pendampingan untuk mempercepat realisasi belanja, seperti dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Pertanian. 

"Tapi sebagian besar sudah berjalan, alhamdulillah sebagian besar sudah tinggal dilakukan penggenjotan," kata Nursalim. 

BPKAD juga mendorong untuk OPD yang sudah melakukan kontrak untuk segera mencairkan uang muka, hal ini dilakukan untuk meningkatkan perputaran ekonomi di NTB. 

(*)