Pengamat: Koalisi Besar Akan Terus Membayangi PDIP yang Belum Menentukan Sikap

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Rencana pembentukan koalisi besar untuk menghadapi Pemilu 2024 terus disuarakan ke publik.

PDIP yang sebelumnya tak ikut di dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Parpol koalisi pemerintahan di Kantor DPP PAN beberapa waktu lalu, bahkan bersedia menjadi tuan rumah untuk silaturahmi berikutnya.

Baca juga: Partai Besar Egonya Tinggi, Capres PDIP Diumumkan Sebelum Bulan September 2023

Pertemuan antara Jokowi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketum PPP Mardiono, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar di markas PAN, disinyalir menjadi awal rencana pembentukan koalisi besar.

"Kalau kemudian ada kesempatannya PDI Perjuangan atau Ibu Megawati yang menjadi tuan rumahnya ya silakan juga," ujar Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR-RI, Selasa (4/4/2023).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, rencana pembentukan koalisi besar ini akan terus membayang-bayangi PDIP yang hingga kini belum menentukan sikap untuk bergabung ke dalam koalisi.

Diketahui, dari lima partai yang ikut di dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, kelimanya telah bergabung ke dalam koalisi.

PKB dan Gerindra bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Raya (KIR). Sementara PAN, PPP dan Golkar bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"PDIP tampaknya juga paham bahwa gerbong koalisi besar tengah mengepung dirinya agar bersedia 'berpuas diri' menempati posisi nomor sebagai posisi Cawapres. Karena itu, bagi PDIP, proposal pencapresan Prabowo yang diajukan koalisi besar itu bisa diartikan sebagai penghinaan," ujar Umam, Rabu (5/4/2023).

PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 lalu, memiliki kursi yang cukup untuk mengusung sendiri pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2024.

Bukan perkara mudah untuk menarik PDIP masuk ke dalam rencana pembentukan koalisi ini.

Apalagi, menurut Umam, Jokowi tidak bergerak sendiri. Sebab, ia memandang, ada peran Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di belakangnya.

Ia pun menduga bahwa tujuan pembentukan koalisi besar ini agar PDIP menyerahkan "golden ticket"-nya tersebut.

"Namun, PDIP tampaknya tidak ingin mudah diperdaya oleh agenda kepentingan koalisi besar tersebut. PDIP membatasi ruang negosiasinya dengan menegaskan bahwa dirinya siap bergabung asal posisi Capres diserahkan kepada PDIP," kata Umam.

"Karena PDIP memiliki elektabilitas partai yang lebih tinggi, punya Capres potensial yang elektabilitasnya juga lebih tinggi, dan bahkan punya golden ticket yang bisa mengusung calon sendiri," sambung dia.

Senada, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa bila ingin PDIP bergabung ke dalam koalisi, tentu syaratnya Capres adalah kader banteng.