Larang Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP Kunker ke Dubai dan Australia, Rachmat Hidayat: Apa Urgensinya?

Politisi senior NTB yang juga Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat angkat bicara perihal agenda kunker DPRD NTB ke luar negeri tersebut

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Wahyu Widiyantoro
ISTIMEWA
Ketua DPD PDIP NTB yang juga Anggota DPR RI Rachmat Hidayat saat bersama Ketua DPR RI Puan Maharani. Politisi senior NTB yang juga Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat angkat bicara perihal agenda kunker DPRD NTB ke luar negeri tersebut. 

Dirinya pun memastikan akan memberikan sanksi bagi kader PDIP NTB yang akan turut serta dalam kunker tersebut.

Lebih baik, kata Rachmat Hidayat anggota DPRD NTB saat ini fokus kepada kerja-kerja sebagai wakil rakyat. Perbanyak waktu mendengar keluhan dan masalah rakyat.

"Ya jelaslah, pasti (ada sansksi). Saya ini sedang di DPP PDIP di Jakarta. Saya juga sampaikan itu di sini. Sekarang itu anggota DPRD sebaiknya turun ke rakyat, temui rakyat yang sakit. Kok mau ke luar negeri," bebernya.

Terkahir, Rachmat Hidayat berpandangan bahwa rencana kunker anggota DPRD NTB ke luar negeri jangan dikaitkan dengan kondisi fiskal daerah terutama lilitan hutang pemprov NTB kepada para kontraktor.

Sebab persoalan utang tersebut menurutnya merupakan domain dari pemprov NTB yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

"Kalau itu lain soal, bukan DPRD. Itu kan urusan pemda, gubernur. Bukan urusan DPRD, yang berutang kan bukan anggota DPRD. Kan untuk proyek itu, yang saya larang berangkat itu apa relevansinya ke laur negeri dengan dengan pembangunan di daerah? Coba contohkan apa yang mau dipetik di sana," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H Surya Bahari yang dikonfirmasi tidak membantah soal program kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri tersebut.

Direncanakan program tersebut dilaksanakan tahun anggaran 2023 ini.

Baca juga: Komisi III DPRD KSB Kunker ke DPMPTSP NTB, Bahas Perizinan Tambang Galian C

"Belum, masih di konsultasikan ke kementrian, apa akan pakai izin atau pakai apa belum kita tahu ini. Timnya sedang jalan," ucap Sekwan.

Ditanya lebih lanjut terkait dengan jumlah anggaran yang alokasikan untuk membiayai perjalanan kunker ke luar negeri para anggota wakil rakyat itu, Surya Bahari mengaku lupa dengan jumlah detailnya.

"Nah kalau detailnya belum saya lihat, coba tanya langsung ke bagian keuangan," ucapnya.

Namun demikian dari informasi yang diperoleh, pembiayaan kunker luar negeri anggota dewan tahun 2023 ini telah dialokasikan sekitar Rp3 miliar lebih.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved