Larang Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP Kunker ke Dubai dan Australia, Rachmat Hidayat: Apa Urgensinya?

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Rencana kunjungan kerja (kunker) 65 orang anggota DPRD NTB ke luar negeri ramai mendapat atensi publik.

Sebagai informasi, DPRD NTB dijadwalkan akan melakukan kunker ke luar negeri tepatnya di Dubai dan Australia sekitar bulan April atau Mei 2023 mendatang.

Politisi senior NTB yang juga Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat angkat bicara perihal agenda kunker ke luar negeri tersebut.

Anggota DPR RI itu mempertanyakan apa relevansi kunker anggota DPRD NTB tersebut ke luar negeri dengan pembangunan di daerah.

"Juga apa relevansinya DPRD di daerah ke luar negeri? Apa yang bisa diserap pembangunannya di sana? Mau dia terapkan di NTB? Nggak usah, jangan mimpi lah. Yang ada saja ndak bisa dibangun," katanya melalui sambungan telepon kepada TribunLombok pada Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Anggota DPRD NTB Ini Malah Minta Agenda Kunker ke Dubai dan Australia Dibatalkan, Kenapa?

Esensi dari kunker, kata Rachmat Hidayat, harus ada outputnya terhadap pembangunan di daerah.

Bukan untuk personal anggota DPRD, melainkan bagi masyarakat.

Spesifik soal kunker ke Dubai dan Australia, Rachmat Hidayat kembali mempertanyakan alasan di balik pemilihan dua tempat tersebut.

Rachmat Hidayat menuturkan, Indonesia khususnya NTB telah memiliki sesuatu yang ada di luar negeri.

"Mereka ingin membuat mercusuar seperti di Dubai? Austrialia ada apa? Mau cari Suku Aborigin? Ada di Indonesia ini. Kita ini (Indonesia) apa kurangnya? Semuanya ada. Kita punya pancasila. Bangun saja negara dan daerah ini dengan pedoman pancasila.

Semua yang di luar negeri ada di sini. MotoGP kan sudah dibuat sama Jokowi di Mandalika," paparnya.

Lebih jauh, Rachmat Hidayat mengaku pada 23 Maret mendatang, anggota DPR RI juga telah dijadwalkan untuk melakukan kunker ke Amerika.

Namun, dirinya telah menegaskan untuk tidak turut serta dalam agenda tersebut.

"Saya pun ini tanggal 23 akan berangkat ke Amerika, saya langsung tanda tangan tidak berangkat. Nggak mau saya berangkat. Kenapa? Karena masih banyak kebutuhan kita di dalam negeri yang belum terpenuhi, juga di saerah. Alasan lain ini pemilu sudah dekat, saya kan pimpinan partai," terangnya.

Dirinya pun memastikan akan memberikan sanksi bagi kader PDIP NTB yang akan turut serta dalam kunker tersebut.

Lebih baik, kata Rachmat Hidayat anggota DPRD NTB saat ini fokus kepada kerja-kerja sebagai wakil rakyat. Perbanyak waktu mendengar keluhan dan masalah rakyat.

"Ya jelaslah, pasti (ada sansksi). Saya ini sedang di DPP PDIP di Jakarta. Saya juga sampaikan itu di sini. Sekarang itu anggota DPRD sebaiknya turun ke rakyat, temui rakyat yang sakit. Kok mau ke luar negeri," bebernya.

Terkahir, Rachmat Hidayat berpandangan bahwa rencana kunker anggota DPRD NTB ke luar negeri jangan dikaitkan dengan kondisi fiskal daerah terutama lilitan hutang pemprov NTB kepada para kontraktor.

Sebab persoalan utang tersebut menurutnya merupakan domain dari pemprov NTB yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

"Kalau itu lain soal, bukan DPRD. Itu kan urusan pemda, gubernur. Bukan urusan DPRD, yang berutang kan bukan anggota DPRD. Kan untuk proyek itu, yang saya larang berangkat itu apa relevansinya ke laur negeri dengan dengan pembangunan di daerah? Coba contohkan apa yang mau dipetik di sana," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H Surya Bahari yang dikonfirmasi tidak membantah soal program kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri tersebut.

Direncanakan program tersebut dilaksanakan tahun anggaran 2023 ini.

Baca juga: Komisi III DPRD KSB Kunker ke DPMPTSP NTB, Bahas Perizinan Tambang Galian C

"Belum, masih di konsultasikan ke kementrian, apa akan pakai izin atau pakai apa belum kita tahu ini. Timnya sedang jalan," ucap Sekwan.

Ditanya lebih lanjut terkait dengan jumlah anggaran yang alokasikan untuk membiayai perjalanan kunker ke luar negeri para anggota wakil rakyat itu, Surya Bahari mengaku lupa dengan jumlah detailnya.

"Nah kalau detailnya belum saya lihat, coba tanya langsung ke bagian keuangan," ucapnya.

Namun demikian dari informasi yang diperoleh, pembiayaan kunker luar negeri anggota dewan tahun 2023 ini telah dialokasikan sekitar Rp3 miliar lebih.

(*)