Anggota DPRD NTB Ini Malah Minta Agenda Kunker ke Dubai dan Australia Dibatalkan, Kenapa?

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota Komisi I DPRD NTB Najamudin Mustafa meminta agenda kunjungan kerja DPRD NTB ke Dubai dan Australia dibatalkan.

Ia melihat, tidak ada urgensi dari agenda kunker ke luar negeri tersebut.

"Apa yang mau kita dapatkan di Dubai atau Australia? Apa tidak sebaiknya kalau menurut saya pribadi ya di sini-sini saja," jelasnya pada Rabu (15/3/2023).

Ia melihat, kunker ke luar negeri hanya pemborosan anggaran.

"Kalau saya pribadi melihat itu ndak penting, dibatalkan. Saya kan kalau kunker juga jarang pergi. Ini kan soal syahwat dari pimpinan kita. Saya juga setuju kalau rakyat mengatakan kegiatan ini mubazir," jelasnya.

Baca juga: Sukiman Azmy Penuhi Undangan Bawaslu Klarifikasi Kehadirannya Saat Kunjungan Anies Baswedan

Seharusnya, dengan kondisi fiskal daerah yang belum sehat seperti sekarang ini, DPRD NTB lebih baik menjalankan kunker ke dalam negeri atau dalam daerah.

Lebih baik, kata Najamudin, anggaran tersebut juga dialihkan ke pos kegiatan yang lain.

"Sudah diputuskan setelah lebaran kita akan berangkat. Berarti ini ada keputusan secara kelembagaan yang diwakili pimpinan DPRD dalam meemgeluarkan anggaran," terangnya.

"Kalau kita bicara soal efisiensi anggaran, ngapain kita ke luar negeri, dalam daerah saja. Lebih baik uangnya untuk bagi-bagi sembako. Apa yang kkta cari di sana, apa yang bisa ditiru oleh orang-orang Lombok di sana," imbuhnya.

Najamudin merincikan, anggaran yang disedot untuk agenda kunker tersebut dinilainya cukup besar.

Dia mengasumsikan, jika setiap anggota dewan saja menghabiskan anggaran Rp 100 juta, maka total anggaran yang akan diserap sekitar Rp 65 miliar.

"Lumayan besar. Ratusan juta satu orang. Akumulasinya dihitung saja kalau 100 juta per orang kali 65 orang, itu kan Rp 6,5 miliar," jelasnya.

Diakuinya, kunker memang sudah menjadi agenda rutin anggota DPRD NTB.

Namun, dalam konteks hari ini, ia menilai kondisinya tidak tepat untuk kunker ke luar negeri.

"Ini kan bentuknya kegiatan rutin yang sudah masuk jadwal dan masuk tata tertib. Tinggal sebeanrnya kemauan saja kita di sini kenapa harus ke sana. Kunker ini kan sudah jadi sesuatu yang baku," bebernya.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H Surya Bahari yang dikonfirmasi tidak membantah soal program kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri tersebut.

Direncanakan program tersebut dilaksanakan tahun anggaran 2023 ini.

"Belum, masih di konsultasikan ke kementrian, apa akan pakai izin atau pakai apa belum kita tahu ini. Timnya sedang jalan," ucap Sekwan.

Ditanya lebih lanjut terkait dengan jumlah anggaran yang alokasikan untuk membiayai perjalanan kunker ke luar negeri para anggota wakil rakyat itu, Surya Bahari mengaku lupa dengan jumlah detailnya.

"Nah kalau detailnya belum saya lihat, coba tanya langsung ke bagian keuangan," ucapnya.

Namun demikian dari informasi yang diperoleh, pembiayaan kunker luar negeri anggota dewan tahun 2023 ini telah dialokasikan sekitar Rp3 miliar lebih.

(*)