Puluhan Masyarakat Desa Kabul Tuntut Pemerintah Desa Transparan Soal APBDes

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Puluhan warga Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah gruduk kantor Desa Kabul pada Kamis (16/2/2023).

Unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Bergerak Desa Kabul itu dilakukan karena diduga ada ketidak jelasan realisasi APBDes.

Wayan, koordinator massa mengatakan, pihaknya telah melakukan konsolidasi terkait pembangunan desa yang menurutnya masih tidak jelas.

Hasil penyelidikan warga, masih banyak jalan-jalan desa yang rusak dan kondisinya memprihatinkan.

Baca juga: Dugaan Kasus Korupsi Tambang Pasir Besi Pringgabaya, Kejati NTB Panggil Saksi Lain

Ia meminta pemerintah desa bertanggung jawab atas kinerja yang tidak memihak pada kepentingan masyarakat.

Aliansi juga mendorong adanya transparansi anggaran serta keberpihakan Kepala Desa Kabul dalam perlindungan kesejahteraan masyarakat desa.

"Ya, kami sangat mengharapkan keberpihakan bapak kepala desa dalam mendorong kemajuan dan pembangunan desa, para masyarakat desa menuntut kelanjutan pembangunan dan salah satunya perlindungan bagi warga atas wabah PMK yang sudah meresahkan," tegasnya. 

Dia menambahkan, terkait tuntutan ini agar tidak hanya dilihat sebagai tontonan tanpa respons.

Baca juga: Kejati NTB Cium Aroma Korupsi Tambang Pasir di Lombok Timur, Dua Saksi Diperiksa

Sampai berita ini ditulis, TribunLombok.com belum menerima informasi mengenai tanggapan pihak Pemerintah Desa Kabul mengenai tuntutan puluhan masyarakat itu.

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.