Waspada Berita Bohong Rekrutmen PPPK, Berikut Cara Mengenali Hoaks di Dunia Maya

Data menunjukkan, jumlah kasus hoaks yang ditangani Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tidak kurang 9.546 hoaks.

|
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Dion DB Putra
TRIBUNLOMBOK.COM/SIRTUPILLAILI
Ilustrasi berita hoaks 

Terbaru, Pemprov NTB mendapatkan jatah 204 kuota formasi PPPK tenaga teknis. Proses seleksinya berlangsung sejak Desember 2022 hingga April 2023.

Pada masa seleksi yang cukup panjang ini, para honorer peserta seleksi sangat rentan menjadi korban hoaks.

Karenanya, Kepala BKD Provinsi NTB Muhammad Nasir mengimbau seluruh ASN tidak mempercayai informasi yang bukan dari sumber asri.

“Jangan cepat terpengaruh sama berita hoaks, sistem rekrutmen sekarang terbuka dan transparan semua tidak ada celah untuk main-main,” tegasnya.

Walau demikian, Nasir memahami para honorer ini sangat rentan menjadi korban hoaks.

Adriyan Erisa Putra, honorer tenaga administrasi pada bagian humas Dinkes Provinsi NTB menuturkan, selama ini dia menemukan banyak informasi yang tidak jelas soal rekrutmen PPPK.

Hoaks PPPK mulai banyak beredar sejak tahun 2021 silam.

”Ada hoaks yang sifatnya menyenangkan dan ada yang sifatnya justru mengecewakan terkait kebijakan untuk tenaga honorer,” katanya, ditemui beberapa waktu lalu di kantornya.

Hoaks yang menyenangkan, kata Adriyan, seperti informasi yang menyebut semua tenaga kontrak akan diangkat menjadi PPPK tanpa tes alias otomatis.

”Itu yang pernah saya baca, sampai 2023 memang ada pengangkatan PPPK hanya saja tetap ada mekanisme (seleksi), semua tenaga kontrak itu harus mengikuti tes untuk bisa ikut PPPK,” katanya.

Sementara hoaks yang tidak menyenangkan sempat membuat honorer patah semangat. Salah satunya, beredar informasi di media sosial bahwa PPPK akan dihapus. Pemerintah tidak menjamin honorer bisa mengikuti seleksi PPPK.

”Jelas ini membuat teman-teman honorer kecewa,” katanya.

Untungnya setelah dicek, informasi tersebut tidak benar. Hanya saja, info hoaks seperti itu sangat berpengaruh ke kinerja mereka. Mereka sempat tidak semangat bekerja.

”Informasi seperti itu sangat berpengaruh pada psikologis saya secara pribadi dan mungkin teman-teman (honorer) semua,” katanya.

Kondisi ini juga dipengaruhi karena mereka rata-rata menunggu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan status lebih baik. Seperti dirinya, bekerja sebagai tenaga kontrak di pemerintahan sejak awal 2017 hingga sekarang.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved