3 Rekomendasi DLHK NTB Agar Pertanian Jagung Selaras dengan Upaya Merawat Ekologi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sejumlah wilayah NTB mengalami bencana hidrologi kala musim hujan tiba, mulai dari banjir hingga tanah longsor.

Penyebabnya disinyalir pola pertanian komoditas jagung dengan membuka lahan di kawasan hutan.

Kepala Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Burhan memberi rekomendasi agar pertanian bisa sejalan dengan upaya merawat ekologi.

Pertama, DLHK NTB mengimbau masyarakat untuk tidak lagi membuat perluasan lahan pertanian di kawasan hutan.

Sebab hutan notabene sebagai pelindung masyarakat dari bahaya bencana banjir.

Baca juga: DLHK NTB Tepis Isu Kerusakan Hutan Kereta Gantung Rinjani

"Kalau ada informasi perambahan lahan di kawasan hutan, kami akan turun langsung," tegas Burhan, Selasa (7/2/2023).

Burhan menjelaskan apabila lahan-lahan telah terdegradasi akibat proses pertanian, DLHK NTB merekomendasikan metode agro forestry.

Para petani diajak untuk mulai berkonsentrasi dengan menanam komoditas baru lainnya.

Seperti menanam pohon durian, kelengkeng hingga alpukat di sela-sela lahan jagung yang ditanami petani.

Dicontohkan Burhan, menanam beberapa pohon buah tersebut dapat mendatangkan keuntungan yang cukup besar selain dapat menjaga alam.

"Yang penting niat dulu. Kalau sudah menanam, ya nanti hasilnya akan dinikmati," cetus Burhan.

Metode agro forestry dinilai Burhan tidak perlu mengorbankan lahan yang luas secara menyeluruh hanya 10 persen dari lahan yang ada.

Ketiga, DLHK NTB berharap petani-petani untuk tidak berhenti memanen hasil tanamannya.

Tujuannya agar simpanan pangan yang ada di NTB mampu memenuhi kebutuhan masing-masing petani.

Dicontohkan olehnya saat gempa bumi di NTB pada tahun 2018 lalu.

Bahwa petani di Pulau Lombok mampu bertahan hidup melalui duren-duren yang berbuah dan dijual ke pembeli.

DLHK NTB menegaskan tidak ingin menyalahkan siapapun sembari mengajak seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya untuk terus memperhatikan sisi ekonomi dan ekologi.

(*)