Berita Kota Mataram

UIN Mataram Kini Punya Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kini punya Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK).

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
TRIBUNLOMBOK.COM/LALU HELMI
UIN Mataram Kini Punya Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik - PuSDeK menggelar acara Diskusi Publik yang mengangkat tema "Menakar Sistem Pemilu: Representasi Kepentingan Daerah" di UIN Mataram pada Rabu (18/1/2023). 

Pihaknya mengidentifikasi banyak realitas sosial yang perlu diatensi dari kampus, yang menurutnya tidak cukup hanya diatensi oleh lembaga formal yang secara nomenkaltur ada di UIN Mataram.

Tetapi perlu ada lembaga khusus yang memang memiliki kesempatan lebih untuk memotret realitas itu, baik secara politik, kebijakan publik, pemerintahan.

Tentu saja, kata Prof Kadri perhatian itu ditindaklanjuti dengan aktivitas yang menjadi core business civitas akademika yang dikenal dengan kajian, riset, diskusi, pemberdayaan dan penguatan, serta publikasi.

Kemudian secara internal, pihaknya menilai secara Sumber Daya Manusia (SDM) di UIN Mataram memiliki penetrasi dan lompatan yang luar biasa sebagai efek dari transformasi kelembagaan.

Lompatan SDM itu pun cukup variatif, tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kepakarannya pun tidak diragukan.

"Karena banyaknya SDM ini, menurut kami laju UIN Mataram ini terlalu sempit kalau kita bergabung dalam struktur yang susah ada, perlu ada struktur baru yang bergerak, dan diberikan kewenangan untuk melakukan improvisasi," jelasnya.

Ke depan, pihaknya akan berusaha agar PuSDeK UIN Mataram dapat lebih eksis, konsisten, dan tidak surut dalam memberikan warna dan dinamika kajian sosial politik serta kebijakan publik di NTB.

Lebih jauh, pihaknya menginkan agar PuSDeK bisa menjadi referensi bagi para aktor politik dan pelaku kebijakan publik di daerah.

Dirinya pun menjamin bahwa dalam perjalanannya, PuSDeK akan menjaga independensinya dalam melahirkan hasil kajian yang berdasarkan realitas yang ada.

"Kita juga akan melakukan survei kebinaman publik, elektabilitas. Kami tentu ingin menjaga independensi, kami tidak ingin menjadi lembaga survei yang dibayar, kami tdiak ingin menjadi tim suskes dalam pesta demorkasi."

"Tetapi benar-benar sebagai akademisi yang melihat sesuatu berdasarkan rasio dan kacamata akademik. Nanti bisa dibuktikanlah, kalau ada hal-hal yang tidak ideal, sampaikan langsung kepada kami," bebernya.

 

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved