UIN Mataram Kini Punya Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram kini punya Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK).

PuSDek diketuai langsung oleh Prof Dr Kadri, Wakil Ketua Dr Agus, dan Sekretaris Dr Ihsan Hamid.

Pada Rabu (18/1/2023) PuSDeK menggelar acara Diskusi Publik yang mengangkat tema "Menakar Sistem Pemilu: Representasi Kepentingan Daerah".

Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor UIN Mataram Prof Masnun Tahir, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB Suhardi Soud, Ketua Bawaslu NTB Itratip, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) NTB Aksar Anshori.

Baca juga: Alasan Pengamat Politik UIN Mataram Puji Pola Seleksi Badan Ad Hoc KPU untuk Pemilu 2024

Dalam sambutannya, Rektor UIN Mataram Prof Masnun Tahir mengapresiasi keberadaan PuSDeK sebagai wadah kajian sosial politik dan kebijakan publik yang dimiliki civitas akademika UIN Mataram.

PuSDeK, kata Prof Masnun hadir dalam rangka penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pihaknya memberikan ruang bagi para akademisi UIN Mataram untuk menelurkan kepakarannya di bidang studi sosial politik dan kebijakan publik.

"Dengan tagline cendekia, terbuka, dan unggul, kita (UIN Mataram, red) tidak bisa menutup diri. Kita perlu terus mengupdate diri. Jangan sampai diskusus yang disampaikan itu-itu saja. Harus ada wacana baru yang ditawarkan," kata Prof Masnun Tahir.

Baca juga: UIN Mataram dan DPRD Lombok Barat Jalin Sinergitas Bangun Daerah Melalui Workshop

Ke depan, dirinya berharap PuSDeK UIN Mataram mampu memotret realitas sosial yang ada dan kemudian memberikan hasil kajian yang tentunya dapat membawa kebermanfaatan bagi publik.

Dikatakannya, tema diskusi yang diangkat kali ini merupakan diskursus aktual yang memang sedang ditunggu-tunggu.

Artinya, output dari diskusi dirinya harapkan agar mampu memberikan pencerahan terhadap pandangan-pandangan umum yang telah ada.

"Kami sangat berterima kasih terhadap kegiatan ini. Sekali lagi UIN Mataram akan terus berkomitmen tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi lembaga yang dapat hadir di ruang-ruang yang membawa maslahat bagi masyarakat," beber Ketua PWNU NTB itu.

Baca juga: Cak Imin PKB Mendukung Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi Sembilan Tahun

Di tempat yang sama, Ketua PuSDeK UIN Mataram Prof Dr Kadri menjelaskan setidaknya ada dua alasan substantif yang melatarbelakangi hadirnya PuSDeK UIN Mataram.

Dijelaskannya, secara eksternal kampus tidak bisa dilepaskan dengan realitas sosial yang ada di sekelilingnya.

Pihaknya mengidentifikasi banyak realitas sosial yang perlu diatensi dari kampus, yang menurutnya tidak cukup hanya diatensi oleh lembaga formal yang secara nomenkaltur ada di UIN Mataram.

Tetapi perlu ada lembaga khusus yang memang memiliki kesempatan lebih untuk memotret realitas itu, baik secara politik, kebijakan publik, pemerintahan.

Tentu saja, kata Prof Kadri perhatian itu ditindaklanjuti dengan aktivitas yang menjadi core business civitas akademika yang dikenal dengan kajian, riset, diskusi, pemberdayaan dan penguatan, serta publikasi.

Kemudian secara internal, pihaknya menilai secara Sumber Daya Manusia (SDM) di UIN Mataram memiliki penetrasi dan lompatan yang luar biasa sebagai efek dari transformasi kelembagaan.

Lompatan SDM itu pun cukup variatif, tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kepakarannya pun tidak diragukan.

"Karena banyaknya SDM ini, menurut kami laju UIN Mataram ini terlalu sempit kalau kita bergabung dalam struktur yang susah ada, perlu ada struktur baru yang bergerak, dan diberikan kewenangan untuk melakukan improvisasi," jelasnya.

Ke depan, pihaknya akan berusaha agar PuSDeK UIN Mataram dapat lebih eksis, konsisten, dan tidak surut dalam memberikan warna dan dinamika kajian sosial politik serta kebijakan publik di NTB.

Lebih jauh, pihaknya menginkan agar PuSDeK bisa menjadi referensi bagi para aktor politik dan pelaku kebijakan publik di daerah.

Dirinya pun menjamin bahwa dalam perjalanannya, PuSDeK akan menjaga independensinya dalam melahirkan hasil kajian yang berdasarkan realitas yang ada.

"Kita juga akan melakukan survei kebinaman publik, elektabilitas. Kami tentu ingin menjaga independensi, kami tidak ingin menjadi lembaga survei yang dibayar, kami tdiak ingin menjadi tim suskes dalam pesta demorkasi."

"Tetapi benar-benar sebagai akademisi yang melihat sesuatu berdasarkan rasio dan kacamata akademik. Nanti bisa dibuktikanlah, kalau ada hal-hal yang tidak ideal, sampaikan langsung kepada kami," bebernya.

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.